Inspektorat Riau Audit Pemko Pekanbaru, Pj Gubri: Jangankan Perbaiki Jalan, Bayar Gaji Bulan Juli Saja Dibantu Pemprov

Selasa, 30 Juli 2024 | 16:30:28 WIB
Pj Gubernur riau SF Hariyanto dan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, meminta bantuan Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Permintaan audit keuangan Pemko Pekanbaru ini disampaikan menyusul terjadinya defisit anggaran yang disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik di instansi-instansi pemerintah kota Pekanbaru.

Defisit anggaran tersebut telah mengancam pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk bulan Juli dan seterusnya.

“Pak Pj Walikota Pekanbaru minta kami (Pemprov Riau) untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru,” ujar Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, saat menghadiri Milad FKPMR di Gedung Daerah Riau, Senin (29 /7/2024).

Pj Gubri mengungkapkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru akan diaudit oleh Inspektorat Riau. Langkah ini diambil untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menelusuri aliran dana.

“Alhamdulillah, surat timnya sudah saya teken untuk memeriksa Pemko Pekanbaru,” tambahnya.

Menurut laporan yang diterima Pj Gubernur Riau dari Pj Walikota Pekanbaru, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau.

“Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, untuk bayar gaji bulan Juli saja tidak ada, habis karena defisit. Itu lah saya bantu dari pemprov, saya lapor ke Pak Mendagri, dan Pak Mendagri bilang silahkan. Itu sudah saya drofing,” jelas Pj Gubri

Pj Gubernur Riau juga mengaku  saat ini banyak menerima ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang mengajukan pindah ke Pemprov Riau.

“Itu ada ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang ingin pindah ke Pemprov Riau. Ini persoalannya karena TPP Pemko Pekanbaru yang rendah, dan itu pun hanya dibayar delapan bulan. Sehingga mereka ramai-ramai mau pindah. Itu kalau saya setujui bisa kosong Pemko Pekanbaru. Ini karena uang Pemko Pekanbaru tidak ada. Mungkin ini lah kesalahan manajemen,” tukasnya.***

Penulis: Ady, Editor: Alseptri Ady

Terkini