PEKANBARU - Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/2023). Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Riau dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau (AMPR) ini menuntut DPRD Riau membentuk pansus untuk mengusut kecelakaan kerja di lingkungan PT Pertama Hulu Rokan (PHR).
"Segera bentuk pansus, stop Bungkam," tulisan spanduk yang dibentang di pagar gedung DPRD Riau.
Tragedi di lingkungan kerja PT PHR sudah merenggut nyawa. Namun, massa aksi menilai belum ada tindaklanjut yang maksimal untuk menuntaskan persoalan ini.
"Kita menyuarakan ini kepada anggota dewan kita yang tertidur di sini," teriak salah satu orator aksi.
Persoalan PT PHR ini memang menjadi perhatian belakangan ini. Sebab, kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan pelat merah itu beruntun terjadi.
Bahkan Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Kamis siang sempat ricuh. Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti yang menemui massa harus dievakuasi ke dalam pekarangan Gedung DPRD Riau.
Kericuhan bermula saat salah satu orator menyampaikan tuntutan-tuntutan. Ada perkataan yang dilontarkan oknum di lokasi demonstrasi yang membuat suasana sedikit memanas.
Saat kericuhan itulah Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dievakuasi dan dilarikan masuk ke pekarangan Gedung DPRD Riau. Namun, suasana memanas itu dapat diatasi oleh pihak keamanan yang berjaga.
Sebenarnya DPRD Riau telah beberapa kali memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jafee Suardi. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir saat dipanggil DPRD Riau terkait beberapa kali insiden meninggalnya pekerja.
Jafee sudah berulang kali diundang ke DPRD tak pernah datang. Kondisi yang berbeda dibanding ketika PHR akan melakukan peralihan dari Chevron pada Agustus 2021 lalu.
Kondisi ini mengindikasikan PHR tidak membenahi diri perihal keselamatan kerja. Padahal PT PHR sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Ady)