PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, diminta segera melakukan pemetaan terhadap potensi bencana seperti banjir, kebakaran lahan dan lainnya.
Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan, pemetaan tersebut mesti dilakukan karena merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana yang dilangsungkan di Jakarta Internasional Expo Hall B1 dan B2, Jakarta Utara, Kamis (2/3/2023) kemarin.
"Menindaklanjuti arahan presiden, maka saya memerintahkan BPBD untuk memetakan potensi bencana," ucapnya, Jumat (3/3/2023).
Sementara untuk penanganan bencana, kata Muflihun, ia dan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi siap berkolaborasi dengan tetap mengikuti arahan Presiden Jokowi.
"Kemudian kita juga akan berkoordinasi baik dengan pihak TNI, Polri, maupun instansi vertikal lainnya dalam melakukan sosialisasikan mengenai edukasi bencana dan penanggulangannya kepada masyarakat," ujarnya.
Di samping itu, pemerintah kota akan mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana sesuai kemampuan keuangan.
"Saya juga mengarahkan beberapa OPD terkait untuk memperpendek urusan birokrasi terkait bantuan bencana. Kemudian, kami bersama OPD terkait juga merapatkan barisan mengatur IMB, regulasi, dan tata ruang kota sehingga menghindari potensi bencana," tutupnya.
Terpisah, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi mengatakan jika pihak kepolisian siap mendukung pemerintah kota dalam hal penanggulanan, baik pra-bencana maupun pasca bencana.
"Saya bersama Forkopimda sering menggelar rakor dan terjun ke masyarakat terkait hal itu. Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antar instansi akan dipertajam lagi sesuai arahan presiden," ucapnya. (abd)
