SIAK, AmiraRiau.com — Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun 2025. Prioritas utama harus diberikan pada belanja wajib seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), dan kebutuhan operasional dasar.
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga September 2025, yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Siak, Kamis (30/10/2025).
Wabup Syamsurizal menyoroti adanya ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan pencairan anggaran. Realisasi fisik: 62,16 persen dan realisasi keuangan: 43,34 persen.
"Belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus disiapkan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini penting agar penyerapan anggaran kita bisa meningkat,” ujarnya.
Wabup menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima pada 25 Oktober akan bergeser menjadi tanggal 31 Oktober. Ia menyebut bulan ini dana transfer cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih, dibanding bulan sebelumnya (Rp53 miliar).
Syamsurizal menekankan agar BKD segera memproses pembayaran untuk TPP dan gaji bulan November, serta Operasional dasar seperti listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis.
“Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” tegasnya.
Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memerlukan kehati-hatian, terutama karena masih menunggu pembayaran tunda salur dari provinsi dan sisa tunda salur dari pusat.
BKD meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk belanja wajib hingga Desember.
“Data kegiatan atau belanja modal yang berkontrak itu juga penting agar kami bisa menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tegas Raja Indoor.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto menambahkan bahwa rapat evaluasi ini penting bagi OPD untuk terbuka melaporkan capaian dan kendala. OPD Prokopim menjadi contoh positif dengan realisasi fisik di atas 99,06 persen dan keuangan 88,15 persen, yang diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain.***
