JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan anggaran pemeriksaan kesehatan petugas penyelenggara pemilu atau kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
Pemeriksaan kesehatan ini diperlukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya kematian massal petugas KPPS seperti pada 2019.
“KPU RI menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk biaya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi setiap penyelenggara pemilu ad hoc, atau bekerja sama dengan rumah sakit/puskesmas milik pemerintah atau daerah,” kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya, dilansir kompas.com, Kamis (16/11/2023).
Selain itu, Komnas HAM meminta KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam Bimtek pembekalan penyelenggara pemilu ad hoc.
KPU juga diminta berkoordinasi dengan Kemenkes dalam memastikan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pada titik strategis yang bisa menjangkau tempat pemungutan suara (TPS).
“Merekomendasikn memperketat pengawasan rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc dengan menetapkan aturan yang konkret terkait batas usia dan riwayat penyakit peyerta yang diperbolehkan bagi penyelenggara pemilu, mengingat beban kerja yang tinggi dan durasi kerja yang panjang pada penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” tutur Pramono.
Rekomendasi berikutnya, memastikan alat kesehatan terkait pertolongan pertama, menciptakan lingkungan yang sehat, dan menyederhanakan mekanisme penyelenggaraan Pemilu untuk mengurangi beban kerja.
Komnas HAM juga menyinggung honor KPPS untuk ditingkatkan dan harus ada jaminan sosial pasca pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu, termasuk memberikan santunan kepada petugas yang meninggal saat bertugas.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat 485 anggota KPPS meninggal dunia dan 10.997 petugas mengalami sakit dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Petugas meninggal dunia mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan usia kisaran 46-67 tahun.
Faktor penyakit penyerta atau komorbid disebut faktor paling tinggi penyebab kematian para petugas.
Selain itu, manajemen risiko yang tidak matang juga disebut menjadi faktor ratusan orang meninggal dunia dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Terakhir, beban kerja yang tidak manusiawi ditengarai menjadi faktor kematian selain faktor penyakit bawaan dan manajemen risiko yang tak matang.***
