PEKANBARU- Dosen Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr. M Rawa El Amady, MA, menyayangkan sikap PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terhadap isu polemik water intake sehingga menimbulkan gelombang perlawanan.
“Sangat disayangkan, karena PT. RAPP itu sudah paham ISO dan ISO 26000 dan standar lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan,” kata Dr. M Rawa, Rabu (23/8/2023).
PT. RAPP bukan perusahaan baru di Riau khususnya di Pelalawan, jadi seharusnya sudah mengantisipasi terhadap dampak kehadiran pabrik tersebut.
Baca Juga: Kamis Lusa, BEM Fakultas Kehutanan Unilak dan Formaskar Demo PT RAPP
“Menurut saya ini merupakan langkah mundur bagi PT. RAPP,” tegas Dr. M. Rawa, menanggapi akan adanya aksi demo Formaskar dan BEM Fakultas Kehutanan dan Sains Universitas Lancang Kuning (Unilak) pada Kamis (24/8/2023) yang dipicu isu Water Intake dan limbah dari PT. RAPP.
Dr. M Rawa El Amady, menyarankan, mestinya PT. RAPP tidak menimbulkan kesan meremehkan hasil kajian dengan terus bersikukuh menyatakan bahwa keberadaan Water Intake sudah sesuai aturan dan sudah melalui pengawasan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
“Saya sepakat bahwa ada kesan dari PT. RAPP meremehkan hasil kajian Tim Amdal Pelalawan. Sepanjang hasil uji tersebut telah melalui prosedur yang benar, maka perusahaan mestinya mengakui kelalaian dan memperbaikinya,” tutur Dr. M. Rawa.
Baca Juga: Polemik Water Intake, PT RAPP Akui Sudah Sesuai Izin dan Regulasi Pemerintah
Selain itu, kata M. Rawa, seharusnya PT. RAPP melakukan upaya mediasi ke masyarakat dengan melakukan pengujian sampel air yang berasal dari pabrik tersebut, dan terbuka karena perusahaan ini telah lama menikmati kekayaan Pelalawan.
“Dalam kasus ini, PT. RAPP itu tidak bijaksana sehingga menimbulkan gelombang perlawanan yang lebih besar. Dengan sudah sejak tahun 1980 di Pelalawan, seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Dr. M. Rawa El Amady, MA.
Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Sungai Kampar (Formaskar) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kehutanan dan Sains Universitas Lancang Kuning (Unilak) pada Kamis (24/8/2023), akan melakukan aksi demonstrasi sebagai respons terhadap isu Water Intake dan limbah dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Formaskar, sebuah organisasi yang peduli terhadap kelestarian Sungai Kampar, telah mengambil langkah dengan menyurati Kapolres Kabupaten Pelalawan, AKBP Suwinto SH SIK.
“Kami dari Forum Masyarakat Peduli Sungai Kampar sudah mengajukan surat permohonan perizinan melakukan aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan Kamis, 24 Agustus 2023,” kata Ketua Formaskar, Siswanda, Senin (21/8/2023).
Surat tersebut mencerminkan keprihatinan atas dugaan permasalahan limbah pabrik PT RAPP yang mengalir ke Sungai Kampar.
Ia menekankan bahwa tindakan ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang sah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Siswanda menegaskan bahwa tujuan mereka bukan hanya sekadar retorika, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain Formaskar, BEM Fakultas Kehutanan dan Sains Unilak juga turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini.
Ketua Umum BEM Unilak, Hakem Wirayuda, menyatakan bahwa mahasiswa telah mempelajari tentang water intake dan pembuangan limbah PT RAPP. Mereka menuntut transparansi dari PT RAPP terkait limbah yang dihasilkan dan kebenaran seputar Water Intake.
Isu ini mencuat ketika PT. RAPP diminta secepatnya memindahkan sistem pengolahan air (water intake). Pasalnya, keberadaan saat ini sangat tidak baik bagi sirkulasi penanganan limbah.
“Kami merekomendasikan agar PT RAPP memindahkan water intake yang ada di Sungai Kampar dari sekarang yang ada di hulu menjadi kebagian hilir sungai tepatnya pada titik pembuangan limbah produksi di PT Rapp ke Sungai Kampar,” kata Tim Analisis Mutu Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Pelalawan yang juga Peneliti Lingkungan di Universitas Riau, Dr. Muhammad Syafi’i M.Si, sebagaimana dilansir Riau1.com, Rabu (2/8/2023).
Communications Manager (Humas) PT RAPP Budi Firmansyah, sebelumnya mengaku keberadaan Water Intake sudah sesuai aturan dan sudah melalui pengawasan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.***
