PEKANBARU, AmiraRiau.com – Jelang sholat Jumat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau mengumpulkan Seluruh ASN, tenaga ahli, Tenaga Harian Lepas hingga honorer Setwan DPRD Riau untuk menyampaikan batas waktu hingga akhir Januari 2025 ini untuk mengembalikan uang dari hasil dugaan korupsi dana surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif periode 2020-2021.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro, didampingi Kasubdit III Tipikor, AKBP Gede Prasetia Adi S dan Plt Sekretaris DPRD Riau, Khuzairi di ruang medium DPRD Riau, Jumat (17/1/2024).
“Kita sengaja mengumpulkan ASN, tenaga ahli hingga honorer di DPRD Riau yang mendapat aliran dana dari tindak pidana korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2020 hingga 2021,” ujar Dir Reskrimsus Polda Riau.
Ade menegaskan, pada pertemuan itu pihaknya menekankan agar penerima aliran dana untuk mengembalikan uang negara yang mereka terima. Nantinya, uang tersebut akan disita untuk jadi barang bukti dalam perkara.
“Kita berikan waktu untuk mereka mengembalikan uang hasil korupsi (SPPD fiktif) itu pada akhir Januari ini, sambil kita menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP Riau,”tegas Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan.
Kombes Ade menuturkan, bagi mereka yang tidak mengembalikan uang hasil korupsi itu nantinya akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk di proses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka.
“Nanti akan kita pertimbangkan apakah yang tidak mengembalikan uang ini akan kita naikkan sebagai tersangka, kami berharap mereka mengembalikan uang itu,”ungkapnya.
Diketahui, SPPD fiktif diterima tiga klaster. Terdiri dari ASN, Tenaga Ahli dan honorer. Mereka menerima uang dalam jumlah bervariasi.
“Ada sedikit. Ada banyak. Ada sampai di atas 100 juta, bahkan ada sampai 300 juta,” kata Ade.
Ade mengungkapkan, pemanggilan dilakukan pada 401 saksi, yang hadir pada pertemuan ini sebanyak 297 orang. Mereka diminta mengembalikan dana hingga akhir Januari 2025.
Saat ini penyidik telah menyita barang bukti uang dari kasus SPPD fiktif sebanyak Rp7,1 miliar, di luar aset bergerak maupun tidak bergerak. Dengan pengembalian, jumlah uang negara yang diselamatkan akan bertambah.
“Saya tegaskan, perkara akan tetap berlanjut. Justru kami akan mempercepat penyelesaian kasus. Kita menunggu hasil menghitungan ketugian negara dari BPKP ,” tegas Ade.
Bahkan kerugian negara akibat dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Skeretariat DPRD (Setwan) Riau terus bertambah. Hingga kini, kerugian akibat penyimpangan itu mencapai Rp162 miliar.
Jumlah kerugian keuangan negara itu bertambah dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau yang disampaikan pada 24 Desember 2024, yakni Rp130 miliar.
“Jumlahnya Rp162 miliar sekarang, dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Itu penghitungan manual kami,” tutup Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau.***
Editor: Alseptri Ady
