Kabar Gembira, Pelayanan Publik di Riau Akan Dilengkapi Akses Untuk Penyandang Disabilitas

Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti Debat Publik Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas tersebut mengangkat tema Menatap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2019-2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

PEKANBARU, AmiraRiau.com- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Emri Juli Harnis menyampaikan bahwa pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau secara bertahap akan dilengkapi akses untuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikannya saat mepaparkan tujuan dari Forum Konsultasi Publik (FKP) membahas Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas (PD) provinsi yang ia pimpin di Gedung Daerah Balai Serindit.

Dikarenakan RAD PD ini tidak hanya terfokus pada satu sektor melainkan multi sektor, akan ada banyak pihak yang terkait di dalamnya. Ini merupakan langkah tegas dan komitmen atas keberpihakan pemerintah kepada para penyandang disabilitas.

Emri lanjutkan, akses yang dikatakan mulai dari transportasi, ruang publik, hingga ruang terbuka hijau. Akses yang disebutkan melingkupi pedestrian, pelabuhan, terminal, dan lainnya.

“Trotoar pejalan kaki bukan hanya bagus, namun juga nyaman. Transportasi seperti bus, bukan hanya di bus nya saja, tapi jalan menuju bus juga,” terangnya, Kamis (28/12/2023).

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan, bangunan pemerintah masih tidak ramah terhadap disabilitas. Gedung dan tempat pelayan publik haruslah bisa dijangkau oleh mereka para penyandang disabilitas.

“Bangunan pemerintah kita saja masih belum ramah terhadap teman disabilitas kita. Di asrama haji, jalur untuk disabilitas terbatas. Sudah banyak fasilitas disiapkan, namun belum optimal,” ucapnya.

Masrul menambahkan, akses tersebut bisa diawali dari Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan tiap hari Minggu, ataupin lorong-lorong instansi pemerintah. Diharapkannya, semua orang mendapatkan kesempatan dan layanan yang sama.

“10 tahun lagi, mungkin kita yang memerlukan pelayanannya. Badan sudah tidak kuat dan musa lagi, butuh pendukung seperti kursi roda,” ujarnya mengingatkan.***

gambar