Pemko Tak Kunjung Bayar Insentif RT/RW, Forum Komunikasi RT/RW Ancam Turun ke Jalan

Eko Wibowo, Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, yang juga Wakil Ketua Forum Komunikasi RT/RW kelurahan Tangkerang Tengah

PEKANBARU, AmiraRiau.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali melakukan penundaan pembayaran insentif Ketua RT/RW selama dua bulan. Hingga saat ini insentif bulan Juli-Agustus 2024 belum juga dicairkan, hal ini jelas menimbulkan polemik di kalangan para Ketua RT/RW dan mengancam akan menggelar aksi turun kejalan.

Keluhan ini disampaikan Eko Wibowo, Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi RT/RW kelurahan Tangkerang Tengah. Ekowi menegaskan meski insentif ini tidak besar, namun sangat penting untuk mendukung operasional sehari-hari Ketua RT/RW dalam melayani masyarakat.

“Honor RT/RW ini sangat berarti bagi kami yang setiap hari berurusan dengan berbagai masalah warga. Kami berharap pembayaran insentif bisa dilakukan rutin setiap bulan, tanpa ada tunggakan. Dua bulan saja sudah cukup memberatkan, apalagi jika sampai tiga bulan,” ujar Eko Wibowo, Selasa (24/9/2024).

Keterlambatan pembayaran ini, lanjut Ekowi, menimbulkan tekanan bagi beberapa Ketua RT/RW yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Insentif ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja yang cukup berat, terutama menjelang Pilkada serentak 2024, di mana peran RT/RW semakin penting dalam menjaga stabilitas keamanan, sosial hingga politik dan membantu proses demokrasi di tingkat lokal.

“Mohon Pemko Pekanbaru dapat memperhatikan hal ini dengan serius. Banyak RT dan RW yang menggantungkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dari insentif ini. Segera bayarkan insentif dua bulan sekaligus, jangan dicicil,” tambah Ekowi.

Ekowi berharap agar insentif RT/RW dapat dicairkan secara tepat waktu setiap bulan untuk menjaga agar pelayanan kepada warga tetap optimal. Insentif Rp600 ribu per bulan untuk Ketua RT dan Rp750 ribu per bulan untuk Ketua RW.

Keterlambatan yang terus berulang ini dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi dan kinerja Ketua RT/RW di lapangan. Ia mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera menuntaskan permasalahan ini, demi keberlanjutan pelayanan publik di tingkat akar rumput.

“Jika hal ini tidak menjadi perhatian dan empati bagi pemko Pekanbaru, pihaknya Bersama RW dan RT lainnnya akan melakukan aksi unjukrasa dan turun ke jalan agar aspirasi ini bisa cepat direspon,” ujar Ekowi kesal

Ekowi menambahkan, seharusnya menjelang hajatan politik besar di Kota Pekanbaru ini, pemerintah lebih mengutamakan peran RT dan RW karena merekalah ujung tombak dalam menjaga kondusivitas warga dan wilayah.

Editor: Alseptri Ady

gambar