Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rentan Tindak Pidana Korupsi, Penyuapan dan Pemalsuan

PEKANBARU, AmiraRiau.com- Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Prof. Dr. Sukino, SH.,MH.,MED, menilai pengadaan pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah adalah proses penting dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak termasuk penyedia barang dan jasa, pemerintah, serta masyarakat umum. Namun demikian, pengadaan baraqng dan jasa pemerintah sangat rentan terhadap tindak pidana seperti korupsi, penyuapan dan pemalsuan. "Tindak pidana misalnya, mark-up harga, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang," kata Prof Dr. Sukino yang merupakan Pimpinan Kantor Hukum Sukino & Parners, dalam makalnya pada seminar nasional pengadaan barang/jasa pemerintah dan pendidikan vokasi pengadaan di Pekanbaru, Senin (9/9/2024). Baca Juga: Polteknas Raih Rekor MURI, Pemprov Riau Riau, Inhil dan Meranti Terbaik pada Pengadaan Barang dan Jasa Sementara penyuapan, memberi atau menerima suap untuk memenangkan tender atau mempercepat proses. Lalu pemalsuan dokumen, diantaranya memalsukan data atau dokumen pengadaan untuk memenangkan kontrak. Selanjutnya, kolusi, kerjasama ilegal antara penyedia dan pejabat pengadaan untuk memanipulasi hasil. serta gratifikasi, penerimaan hadiah atau fasilitas dari penyedia barang/jasa yang terkait dengan posisi/jabatan. Hal tersebut, kata Prof. Dr. Sukino, tentu mempunyai resiko hukum, yaitu penyalahgunaan anggaran dan wewenang yang dapat menyebabkan kerugian negara, hubungan antara pihak terkait yang dapat mempengaruhi objektivitas. Selain itu, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi, manipulasi atau kebocoran informasi pengadaan yang berujung pelanggaran prosedur dan sanksi pidana, kerugian negara dan beban keuangan tambahan, kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, kata Dr. Sukino, diperlukan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk mitigasi dan pengendalian, diantaranya internal audit secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan, sistem pengendalian intern (SPI) untuk memastikan semua proses pengadaan berjalan sesuai dengan SOP. "Pelatihan dan edukasi tentang etika dan integritas bagi semua pihak yang terlibat.Pemahaman hukum pengadaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum pengadaan bagi PPK dan penyedia serta tentu saja penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti sistem e-katalog, e-tendering. Selain pelaporan dan Whistleblowing guna membangun sistem pelaporan yang aman untuk mengungkapkan penyimpangan," tutur Prof. Dr. Sukino. Kata Prof. Dr. Sukino, pada penegakan hukum, perlunya sanksi tegas dan adil bagi pelanggar aturan serta pentingnya koordinasi dengan KPK, BPK, dan lembaga lain dalam penegakan hukum. Namun demikian, katanya, dalam mitigasi resiko bukannya tidak ada tantangan, seperti kompleksitas peraturan dengan banyaknya regulasi dan aturan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pelaksana pengadaan dan tidak semua petugas pengadaan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan regulasi. Prof. Dr. Sukino merekomendasi peningkatan kapasitas dengan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat pengadaan dan PPK secara rutin tentang regulasi terbaru dan mengharuskan sertifikasi bagi petugas pengadaan untuk meningkatkan kompetensi. Penggunaan e-Procurement untuk mengurangi interaksi langsung dan meningkatkan transparansi serta sistem e-Reporting dengan menggunakan sistem laporan elektronik untuk memantau dan mengendalikan proses pengadaan. Seminar nasional di Hotel Pangeran Pekanbaru ini, dibuka oleh Dr. Hermawan, SE., MM, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, dengan menghadirkan narasumber lainnya Dr. Nopriadi SKM MKes, kepala LLDIKTI Wilayah XVII, Andriansyah, SH., MH., MM, Kasi Pertimbangan Hukum Kejati Riau. Kemudian praktisi pengadaan, Ir. Sutan S Lubis MSc dan dipandu moderator Ir. Yuni Arfah, ME.*** Penulis: Ady, Editor: Isman