Nasional
Para Tokoh Bangsa Desak Penyelenggara Negara untuk Kembali ke UUD 1945 Asli
Deklarasi Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli. "Tokoh-tokoh Bangsa Mendesak Penyelenggara Negara.
Deklarasi Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli. "Tokoh-tokoh Bangsa Mendesak Penyelenggara Negara.
JAKARTA - Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK). Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik.
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor ena.
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan bahwa mereka tak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK berkaitan dengan syarat.
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada k.
JAKARTA - Massa menggelar demo jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam mem.
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan membangun satu SMP negeri dan satu SD negeri di 2024. Kemudian juga ada penambahan beberapa ruang .
PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, SF Hariyanto memberikan arahan k.
PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution mengintruksikan para kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) untuk fokus menggesa r.
PEKANBARU - Porwil Sumatera XI Riau secara re.
.
PEKANBARU - Susunan Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil Riau 1 dan dapil Riau 2 banyak perubahan, mulai dari pindah partai, pergantian nomor urut. Untu.
PEKANBARU - Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo, dijadwalkan akan membuka Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera XI akan digelar di Halam.
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan puluhan pihak, berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
JAKARTA - Prajurit TNI dan Polri dapat mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN) tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 T.
