PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperketat evaluasi dan audit kinerja terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah strategis ini diambil guna memaksimalkan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menata ulang portofolio anak perusahaan BUMD yang dinilai bermasalah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa indikator keberhasilan BUMD saat ini tidak lagi hanya diukur dari angka laba bersih semata, melainkan juga menyangkut efisiensi operasional, penyerapan tenaga kerja lokal, dan dampak pelayanan publik.
"Pemprov Riau terus mengevaluasi BUMD dan BLUD agar peranannya sebagai penyumbang pendapatan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan umum kepada masyarakat," ujar Syahrial Abdi saat menyampaikan tanggapan di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).
Syahrial menegaskan, ke depan Pemprov Riau tidak akan mengucurkan penyertaan maupun penambahan modal secara sembarangan tanpa adanya pemetaan bisnis yang terukur.
"Setiap penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin harus berbasiskan kajian akademis, business plan yang rasional, serta analisis dampak ekonomi yang jelas bagi daerah," tegasnya.
Terkait anak perusahaan BUMD yang mencatatkan ekuitas negatif alias merugi, Pemprov Riau bersama manajemen induk saat ini tengah menjalankan langkah restrukturisasi ketat dan penataan ulang pengendalian internal.
Bahkan, pemprov tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan tegas apabila anak perusahaan tersebut tidak lagi prospektif secara bisnis.
"Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Ini mencakup evaluasi portofolio, penerapan sistem pengendalian intern, hingga opsi divestasi atau likuidasi taktis jika memang diperlukan," terangnya.
Penetapan target dividen pada APBD pun bakal terus disesuaikan secara realitis berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan peta jalan (roadmap) restrukturisasi manajemen masing-masing BUMD.***
