PEKANBARU, AmiraRiau.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru banyak menerima laporan perselisihan antara karyawan dengan perusahaan, seperti laporan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dikarenakan fungsi pengawasan ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, setiap laporan yang masuk dikoordinasikan dengan Disnakertrans Provinsi Riau.
"Fungsi pengawasan itu adanya di dinas provinsi. Jadi kalau untuk itu, setiap laporan yang kita peroleh, nanti kita teruskan, kita komunikasikan ke provinsi. Kita juga punya kanal untuk menerima laporannya juga," ujar Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, Selasa (11/12/2026).
Disnaker Kota Pekanbaru, kata Iwan, lebih kepada penyelesaian PHK.
"Kita lebih banyak penyelesaian hubungan industrialnya. Misalnya kalau dia di PHK atau diberhentikan," jelasnya.
"Sudah banyak (laporan yang masuk). Nanti di akhir tahun kita rilis. Karena sekarang ini masih banyak yang mau di proses. Yang jelas banyak yang sedang kita tangani sekarang ini. Dan sudah banyak juga yang kita fasilitasi, kita mediasi dan sudah berhasil," ujarnya.
Iwan mengimbau, setiap perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Sesuai dengan aturannya. Diikuti apa yang menjadi hak karyawan, dan kemudian apa yang menjadi kewajibannya disampaikan. Makanya setiap perusahaan itu perlu membuat PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentunya. Itu nanti dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Supaya nanti hak dan kewajiban masing-masing pihak itu biar lebih baik, biar lebih jelas," pungkasnya.***
