JAKARTA, AmiraRiau.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti mengatakan profesi guru sering kali dimanfaatkan secara politis untuk mendukung kepala daerah. Kata Prof. Mu’ti guru sering kali diminta untuk mendukung kepala daerah dan dijanjikan bisa mendapatkan posisi sebagai kepala dinas.
Namun apabila tidak mendukung, akan dipindahkan ke daerah terpencil untuk mengajar. “Guru seringkali menjadi jabatan politik guru-guru yang mendukung bupati, wali kota yang menang itu mungkin bisa langsung promosi kepala dinas,” kata Prof. Mu’ti di Jakarta Barat, dilansir kompas.com, Selasa (19/11/2024).
“Kalau mendukung yang kalah langsung dipindahkan ke daerah yang tidak ada sinyal,” lanjut dia. Terkait hal ini, Prof. Mu’ti mengaku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan pemerataan guru ada di pemerintah daerah.
“Dan kami di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks itu karena kemenangannya memang tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujarnya.
Prof. Mu’ti mengatakan, saat ini rasio guru dan murid di Indonesia sudah mencukupi yakni 1:15. Tetapi faktanya, lanjut Prof. Mu’ti, beberapa sekolah saat ini masih hanya memiliki sedikit guru. Bahkan, Prof. Mu’ti menuturkan, ada satu sekolah yang hanya punya satu guru. Selain masalah pemerataan jumlah, ia juga mencatat masih kurangnya jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu seperti guru agama, olahraga dan guru kelas.
Semua masalah itu, tambah Prof. Mu’ti, berkaitan dengan masalah belum meratanya distribusi guru. “Kami juga mendapatkan banyak data di mana guru bidang sudi tertentu juga masih sangat kurang termasuk di dalamnya guru olahraga, kemudian guru agama, dan juga guru kelas tapi memang problemnya adalah pada distribusi,” ucap Prof.
Mu’ti. Senada dengan Prof. Mu’ti, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menilai saat ini sebaran guru di Indonesia masih belum merata. Menurut Wapres, masih ada beberapa daerah yang mengalami kelebihan dan kekurangan guru.
“Karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).***
Editor: Alseptri Ady
