Kecewa dengan Pemprov Riau, LMND Akhirnya Lakukan Plangisasi dan Pemetaan Persil untuk Selamatkan Lahan Masyarakat di TNTN

Kecewa dengan Pemprov Riau, LMND Akhirnya Lakukan Plangisasi dan Pemetaan Persil untuk Selamatkan Lahan Masyarakat di TNTN
Penanggungjawab Wilayah LMND Riau, Muhammad Ridwan.

RIAU, AmiraRiau.com- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar rapat akbar untuk mensosialisasikan hasil aksi mereka di Kementerian Kehutanan pada 21 Juli 2025 kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Rapat akbar ini dilaksanakan di Dusun Toro Palembangan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kamis (7/8/2025).

Penanggungjawab Wilayah LMND Riau, Muhammad Ridwan, mengatakan bahwa setelah aksi di Kementerian Kehutanan, banyak pihak yang memanfaatkan notulensi hasil audiensi untuk memprovokasi masyarakat dengan membangun opini sendiri dan menyelewengkan hasil audiensi tersebut dengan tafsiran mereka sendiri. Bahkan, ada yang menuding bahwa aksi tersebut gagal.

Untuk itu, Ridwan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hasil aksi melalui rapat akbar dengan metode tanya jawab dan terbuka untuk umum. Dalam rapat tersebut, Ridwan memaparkan hasil audiensi kepada masyarakat sambil saling lempar tanya jawab hingga masyarakat paham secara keseluruhan.

Ridwan menjelaskan bahwa hasil audiensi tersebut mencakup beberapa poin penting, termasuk komitmen untuk menjaga TNTN dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan kawasan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan hutan dan satwa tanpa mengabaikan masyarakat kecil.

Dengan adanya rapat akbar ini, LMND berharap dapat memastikan bahwa masyarakat memahami hasil aksi mereka dan dapat bersama-sama memantau perkembangan situasi di TNTN.

Muhammad Ridwan menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Riau karena mengabaikan usulan dari Kementerian Kehutanan RI. Menurut Ridwan, Kementerian Kehutanan telah menyurati Gubernur Riau pada 28 Juli 2025, mengusulkan agar perwakilan masyarakat dan ormas pendampingnya dapat dilibatkan dalam Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo.

Ridwan menyatakan bahwa kesepakatan ini telah dibuat antara LMND dan Kementerian Kehutanan, namun pemerintah Provinsi Riau tampaknya tidak menanggapi usulan ini. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Pemerintah Provinsi Riau tidak melibatkan masyarakat dan ormas pendampingnya ke dalam Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo.

Dengan demikian, Ridwan menegaskan bahwa LMND akhirnya mengeluarkan 2 arahan kerja sendiri kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan TNTN, yaitu:

1. Melakukan plangisasi serentak untuk memberi petunjuk di lahan yang diakui sebagai milik masyarakat masing-masing pada areal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). 

"Plangisasi ini dilakukan sebagai persiapan LMND berkaitan dengan proses identifikasi dan verifikasi lapangan yang kedepannya pasti akan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat," tambah Ridwan, Jumat (8/8/2025).

Ridwan juga meminta kerjasama kepada pihak Satgas PKH untuk menghormati tahapan yang sekarang sedang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam LMND.

2. Melakukan pemetaan persil untuk dapat membantu dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah atau krisis tenurial di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan menentukan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tiap masyarakat. Dengan pembuatan peta persil tersebut, kita bisa mengetahui dan memisahkan antara areal kelola murni masyarakat penggarap dan yang mana bagian dari kategori yang dimaksud "cukong" oleh pemerintah.

Baca Juga  > Aksi Demo Masyarakat TNTN Dianggap Gagal, LMND: Pembodohan Publik

Menurut penjelasan Muhammad Ridwan, dalam hal ini, yaitu:

- Pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan hutan dan satwa tanpa mengabaikan masyarakat kecil.
- Satgas PKH bertujuan untuk penindakan terhadap cukong-cukong yang memiliki lahan dengan luasan yang tidak wajar.
- Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengambil kebijakan yang tepat, dan LMND diminta untuk membantu dalam pendataan. Kementerian Kehutanan telah berkirim surat akan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar LMND melibatkan masyarakat masuk kedalam tim percepatan pemulihan pasca penguasaan (TP4).

Dan kesimpulannya, adalah:

- LMND dan masyarakat akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan komitmennya.
- Jika pemerintah tetap menggusur masyarakat, LMND akan lawan habis-habisan.***

Penulis: YD

#Berita Riau

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index