Pekanbaru (AmiraRiau.com) - Penggunaan kuota internet selama pandemik meningkat tajam untuk kebutuhan belajar jarak jauh. Tak hanya tinggat perguruan tinggi, namun hingga tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran mata rantai pandemi Covid-19 yang makin merajalela.
Pembelajaran jarak jauh tidak selamanya berjalan lancar. Tidak semua siswa memiliki kuota internet dan tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil. Contohnya, siswa yang berada di pelosok daerah.
Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat ramai jagat raya dengan pernyataannya yang telah mengamankan anggaran sebesar 7,2 Triliun untuk kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau juga akan memberikan bantuan kuota gratis untuk belajar sebesar 10 GB tiap bulan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Ade Hartati rahmat, M.Pd mengungkapkan beberapa keuntungan dan potensi kebocorannya.
"Kita harus pastikan jaringan di setiap daerah itu memang memadai di 12 kabupaten kota kemudian kita harus pastikan apakah seluruh anak memiliki telepon pintar, kalau di kota memang rata-rata sudah punya, bagaimana dengan di desa?," jelas Ade Hartati.
"Pemerintah harus MoU dengan pihak provider untuk memastikan seluruh daerah memiliki jaringan yang memadai. Selain itu sebaiknya di beberapa daerah dibuat beberapa titik hot spot yang dijamin dapat digunakan sehingga anak-anak bisa mengakses internet dengan maksimal. Tugas kewenangan Pemerintah Provinsi untuk memastikan seluruh anak memiliki perangkat telepon," imbuh Ade.
"Terkait guru, SDM, apakah semua guru memahami untuk memberikan pembelajaran daring, jangan nanti ada fasilitas namun tidak bisa memakainya, jangan sampai sia sia, harus saling mendukung. Selain itu harus ada konsistensi mengenai jam belajar agar pembelajaran terpola dengan baik," tutup Ade Hartati.
