Pekanbaru, AmiraRiau.Com – Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan pihaknya akan mendukung Pemprov Riau dan BUMD (badan usaha milik daerah) dalam pengelolaan Blok Rokan. Untuk pertanggungjawaban kerusakan lingkungan, menurut politisi Partai Golongan Karya itu, maka DPRD akan mempertanyakan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Riau.
Parisman mengatakan hal itu saat dengar pendapat dengan Kepala Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Riau Dr Indra Agus Lukman dan BEM (Badan Ekskutif Mahasiswa) UNRI (Universitas Riau) di gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (26/7/2021).
Sementara untuk SDM (sumber daya manusia), menurut Parisman, DPRD akan mendukung program pemerintah di Balai Latihan Kerja untuk melakukan peningkatakan peserta di bidang perminyakan. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan tambang di Blok Rokan.
“Kami dari DPRD juga ikut mengawal proses peralihan dari Chevron ke Pertamina. Selain itu, DPRD juga akan mengupayakan penambahan jurusan perminyakan dan gas di universitas yang ada di Riau,” kata Parisman.
Sebelumnya Kadis ESDM Indra Lukman menjelaskan, Pemprov Riau sudah mempersiapkan dua BUMD untuk menggandeng PT Pertamina pasca ditinggalkan PT Chevron pada 9 Agustus 2021. BUMD tersebut yaitu Riau Petroleum dan Bumi Siak Pusako (BSP). Salah satu dari dua BUMD ini dianggap mampu mengelola Blok Rokan sebagai perusahaan daerah Riau.
“Keputusan dan/atau penunjukkan BUMD ini akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus nanti. Yang jelas, sekarang kita sudah mempersiapkan dua BUMD untuk dipilih Pasca peralihan dari PT Chevron ke PT Pertamina,” kata Kadis Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Dr Indra Agus Lukman kepada BEM UNRI saat melakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, Senin (26/7/2021).
“BUMD ini dipilih karena saham Pemda,” kata Indra. Kemudian, salah satu dari BUMD tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa mengelola Blok Rokan yang tersebar di lima kabupaten di Riau, yaitu, Kampar, Rohul, Siak, Bengkalis dan Rohil. Sementara penetapan dan/atau penunjukkan perusahaan BUMD yakni akan melibatkan kepala daerah lima daerah yang dipimpin oleh Gubernur Riau.
“Sekarang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambung pekerjaan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron. Diharapkan penghasilan kita lebih tinggi dari perusahaan sebelumnya,” harap indra.
Sebelumnya, Perwakilan BEM UNRI, Menteri Sosial Politik, Febriansyah menyampaikan terkait kekhawatirannya terhadap perusahaan daerah untuk pengelolaan Blok Rokan kedepan.
Kemudian, bagaimana tanggungjawab PT Chevron terhadap kerusakan lingkungan yang ditinggalkan. Apakah akan dibiarkan begitu saja dan/atau PT Chevron diberi sanksi, supaya bisa memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pekerjaannya. Serta apakah Pemprov Riau sudah memiliki SUmber Daya Manusia (SDM) sebagai pekerja pengelola. Sehingga tidak harus mendatangkan pekerja dari luar.
“Sebab di Provinsi Riau, universitas yang memiliki jurusan perminyakan hanya satu. Untuk itu, diminta kepada Pemprov Riau untuk bisa menambah jurusan perminyakan dan gas di universitas lain,” kata Febriansyah. (ismi)
