Pengamat: Hanya Presiden RI yang Bisa Tuntaskan 1,8 Ha Kebun Sawit Diduga Ilegal di Riau

PEKANBARU, AmiraRiau.com- Perihal keberadaan kebun sawit ilegal yang berada di Provinsi Riau, sudah lama menjadi sorotan. Hal itu mengingat luasnya yang diperkirakan mencapai 1,8 juta hektar. Namun meski sudah cukup lama menjadi sorotan, hingga sejauh ini belum tampak adanya upaya tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial Ekonomi Riau, Peri Akri, menilai persoalan ini adalah sesuatu hal yang besar dan patut diperhatikan secara serius. Bahkan permasalahan ini sebenarnya sudah berada pada ranah permasalahan nasional. Mantan bankir ini juga tak yakin, permasalahan ini bisa tuntas hanya dengan penanganan dari pemerintah daerah. Dalam pandangannya, permasalahan kebun sawit ilegal yang demikian luas ibarat benang kusut yang sulit diurai. “Banyak pihak dan kepentingan yang berada di dalamnya. Termasuk ada yang beking membeking. Jadi untuk menyelesaikannya ibarat mengurai benang kusut, “ ujarnya, Kamis (5/12/2024). Melihat kondisi seperti itu, Peri menilai satu-satunya pihak yang bisa menyelesaikannya hingga tuntas adalah Presiden RI. Dalam hal ini, Presiden RI sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan harus memiliki niat yang baik untuk menyelesaikannya. “Presiden adalah pihak yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, presiden juga sebagai Panglima Tertinggi TNi dan Polri. Jadi, bila pimpinan tertinggi yang turun langsung secara teknis tidak akan ada permasalahan. Semua harus ikut kebijakan presiden,” terangnya lagi. Lebih lanjut, Peri mengatakan sawit adalah aset yang berharga bagi Riau. Hal itu mengingat begitu banyak produk turunan yang bisa dihasilkan dari tanaman ini. Khususnya yang berkaitan dengan energi terbarukan, yang kian banyak penggunaannya saat ini. Seharusnya potensi yang demikian besar tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Menurutnya, yang terjadi di Tanah Air saat ini, adalah gambaran tentang betapa kusutnya situasi di Tanah Air. “Perihal lahan sawit ilegal di Riau adalah salah satunya saja,” tambahnya. Dalam menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut, bisa dilakukan dengan melakukan rasionalisasi aset para pelaku usaha yang tidak taat hukum dan tidak beretika. Peri kemudian mengambil contoh terhadap beberapa perusahaan sawit, yang divonis bersalah karena memiliki perkebunan sawit secara ilegal. Bahkan dari perkembangan selanjutnya, negara merampas uang hingga ratusan miliar, yang diduga terkait dengan penghasilan perusahaan perkebunan sawit tersebut. Intinya, tambah Peri, untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal di Riau, bukanlah sesuatu yang mustahil. “Itu adalah sesuatu yang mungkin, meski tidak ringan,” rekannya. *