Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Pemerintah Agar Transparan Kelola Uang Rakyat

JAKARTA, AmiraRiau.com - Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan. “WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Senin, (8/7/2024). Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan negara. “Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” ujar Presiden. Presiden turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global seperti perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata. Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga. “Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” ucap Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. “Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tambahnya. Dalam hal deregulasi dan debirokratisasi, Presiden mengakui bahwa meskipun telah ada kemajuan, masih ditemukan kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit. Presiden pun mendorong agar reformasi struktural terus dilanjutkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan. “Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” ujar Presiden. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti masa transisi pemerintahan yang akan segera terjadi pada bulan Oktober 2024, di mana dia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Presiden minta dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk BPK, untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. “Saya yakin pemerintahan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tutup Presiden. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI Isma Yatun, para pemimpin lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala daerah. Penulis: BPMI Setpres, Editor: Alseptri Ady