Pekanbaru, AmiraRiau.Com – Terkaitnya tingginya Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBK) jenis Pertalite sebesar 10%, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen untuk menurunkannya sesuai permintaan masyarakat di Riau.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pun secepatnya akan mengajukan usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang mana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015, khususnya terkait Pasal 24 Ayat 2.
Gubri mengatakan pada Rabu (31/1/2018) kemarin juga telah memerintahkan OPD terkait agar segera membuat surat dan melengkapi data mengenai untung ruginya menurunkan Pajak BBK sesuai dengan Perda yang telah dijalankan sejak tahun 2011 tersebut.
“Kami sedang membuat surat dan melengkapi data terkait pajak pertalite untuk dikirimkan ke DPRD agar dibahas, dan bagaimana mekanismenya, itu dewan yang tahu, apakah mereka membuat tim sesuai dengan aturan yang ada di DPRD,” jelas Andi.
Sedangkan terkait dengan tingginya harga dasar BBK dari Pertamina bagi Provinsi Riau jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Gubernur mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Pertamina. Tetapi ia tidak tinggal diam dan langsung menghubungi Marketing Branch Manager Pertamina Sumbar-Riau, Pramono Wibowo.
Dari komunikasi yang dilakukan dengan pihak Pertamina, Gubri mempertanyakan harga dasar BBK di Riau sebesar Rp6.666,67 ditambah dengan pajak PBBKB sebesar 10 persen Rp666,67 dan PPN Rp666,67, dan dibulatkan harga Pertalite di Riau dibulatkan menjadikan Rp8.000 per liternya. Sedangkan provinsi lainnya se-Indonesia rata-rata harga dasar sebesar Rp6.608,70.
“Jadi mereka lah yang tahu hitungan mengapa harga dasar BBK kita yang tinggi dibanding provinsi lain. Saya saja tak begitu mengerti kok bisa hitungannya bisa seperti itu dan pak Pramono mengatakan harga dasar sama, dengan provinsi lain. Coba tanyakan lagi langsung ke Pertaminanya dari mana hitung-hitungannya,” tambah Gubri.
Untuk penurunan PBBKB, Andi menjelaskan akan berusaha agar pajak tersebut minimal bisa diturunkan 7,5 persen. Dan apabila kalau memang bisa turun menjadi 5 persen, ia juga akan mendukung kebijakan tersebut. (AP)
