PEKANBARU, AmiraRiau.com — Koalisi untuk Gajah Pelalawan mendesak aparat hukum Kejaksaan dan Hakim menjatuhkan hukuman berat kepada belasan terdakwa kasus perburuan gading gajah di Pelalawan pada Februari 2026 lalu yang kini menjalani persidangan karena menimbulkan bencana ekologis.
Bahkan Koalisi juga mendesak penegak hukum untuk menerapkan pasal UU Korporasi terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), tepatnya di Blok Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang telah berulang ditemukan di wilayah konsesinya gajah mati karena pencurian gading.
Selain di wilayah konsesi, salah satu terdakwa Rito juga merupakan karyawan aktif PT RAPP ini menunjukan dugaan adanya keterlibatan atau kelalaian perusahaan.
Hal ini diungkap dalam Media Briefing Koalisi Untuk Gajah Pelalawan yang dilaksanakan Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini mengangkat tema Mengawal Perkara Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah Sumatera: Menuntut Keadilan dan Hukuman Maksimal bagi Para Terdakwa.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan terdiri dari For Gajah Rahman, Garda Animalia, Geopix, Jikalahari, Mongabay Indonesia, Rimba Satwa Foundation (RSF), dan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN).
Media briefing ini bertujuan menyampaikan perkembangan proses hukum perkara perburuan dan perdagangan gading Gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan, memaparkan hasil pemantauan persidangan, serta mendorong pengawalan publik dan media agar proses hukum berjalan transparan dan para terdakwa mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan UU TPPU.
Fitriani Dwi Kurniasari dari For Gajah Rahman menilai perkara pembantaian gajah ini tidak hanya mengungkap perburuan satwa dilindungi di kawasan konsesi PT RAPP, tetapi juga dugaan jaringan perdagangan gading yang melibatkan pemburu, penadah, kurir, perantara, hingga pengolah gading menjadi pipa rokok.
Saat ini, 15 orang terdakwa itu telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan yang dibagi dalam 11 nomor perkara, yaitu perkara nomor: 274/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw sampai 284/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw tertanggal 27 Juli 2026.
Koalisi juga meminta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau segera menemukan dan menangkap para DPO serta menuntaskan penyidikan terhadap pihak yang masih masuk daftar pencarian (DPO)
"Kami mendesak Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera menangkap DPO dan segera menyelesaikan penyidikan kasus TPPU, mendalami keterlibatan pihak perusahaan RAPP, pihak Jasa pengiriman logistik, serta mengusut keterlibatan oknum aparat dalam pembelian amunisi aktif," ungkap Fitriani Dwi Kurniasari, aktivis For Gajah Rahman dalam Media Briefing yang digelar Jikalahari, Selasa (10/11/2026).
Apalagi kehilangan satu ekor gajah berarti kehilangan potensi reproduksi, sosial dan ekologis yang tak dapat dinilai dengan materi. Walaupun nilai ekonomi dari seekor gajah itu mencapai Rp3,5 miliar.
Sementara Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Yuliantony, mengatakan, Pegungkapan kasus belum optimal, keterlibatan dan peran PT RAPP belum digali riwayat pekerjaan tersangka Rito dan kemungkinan akses yang dimilikinya terhadap kawasan konsesi tidak ditelusuri lebih dalam begitu juga pemanggilan direksi RAPP tidak jelas tindak lanjutnya.
Terdakwa mengaku telah membantal 9 ekor gajah Sumatera sepanjang 2024-2026.
Uraian dakwaan menyebut sembilan gajah jadi korban perburuan. Persidangan mengungkap enam peristiwa perburuan yang dapat diidentifikasi langsung oleh penyidik yaitu 2 peristiwa pada 2024 di Bagan Limau, 3 poristiwa pada 2025 di konsosi PT RAPP, dan 1 peristiwa pada 25 Januari 2026.
"Berdasarkan keterangan penyidik, Rito mengaku pernah melakukan perburuan hingga 9 kali, ujarnya.
Dari hasil pantauan persidangan sejak Agustus hingga November 2026 mengungkap enam peristiwa perburuan yang berhasil diverifikasi.
Kasus gajah Pelalawan itu tak hanya jadi permasalahan di Riau, tapi juga menjadi perhatian Nasional.
Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo, mengatakan, dalam dakwaan jaksa, 15 terdakwa itu terancam hukuman maksimal 15 tahun.
"Oleh karena itu, kita berharap tuntutan dan vonisnya bisa maksimal. Apalagi Fadli itu, dia pemodal dan residivis di kasus yang sama," ungkap Okto.
Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Otong Hendra Rahayu, S.H mengatakan, kegiatan ini bisa jadi masukan kepada kejaksaan untuk memonitor kasus serupa
"Gajah itu diburu bukan hanya karena masalah materi, tapi soal kemewahan. Bahkan, gading gajah yang disebut juga sebagai emas putih karena mahal harganya, selain dijadikan pipa rokok, juga ada yang dijadikan hulu keris hingga jimat atau penolak bala," ucap Otong.
Dalam kasus ini, katanya, ada pembagian peran, yaitu pemodal, menyediakan uang dan alat untuk menembak hingga ada tukang jagalnya.
"Saya melihat ini sudah seperti jaringan narkoba. Perlu diingat perkara ini dapat perhatian nasional, sehingga kita selalu konsultasikan juga ke Kejaksaan Agung," tegasnya. ***
Penulis: Ady
Editor: Alseptri Ady
