2.120 Personil Gabungan Polri-TNI Amankan Debat Capres dan Cawapres Malam ini

JAKARTA, AmiraRiau.com- Kepolisian turut menerjunkan kendaraan taktis (rantis) untuk mengamankan pelaksanaan debat pertama capres-cawapres yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) ini. "Kendaraan taktis yang kami libatkan dalam pengamanan kali ini sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang mungkin bisa saja terjadi, baik itu bersifat massa yang datang unjuk rasa, teror, dan sebagainya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dilansir cnnindonesia.com. Dalam pengamanan debat perdana ini diketahui sebanyak 2.120 personel gabungan pun dikerahkan. Ribuan personel ini akan ditempatkan di sejumlah titik berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan kepolisian. Susatyo menerangkan setidaknya pengamanan debat capres ini akan terbagi menjadi tiga ring merujuk pada konsep Operasi Mantap Brata. "Setiap paslon capres maupun cawapres pada ring 1 itu sudah melekat dari kepolisian dari Mabes Polri. Sementara kami untuk kegiatan pada hari ini, melekat pada ring 2 ring 3, sehingga kami berharap semua kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar," tutur dia. Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar KPU. Rencananya sterilisasi jalan di sekitar KPU juga akan dilakukan mulai pukul 16.00 WIB. Imbasnya, polisi mengimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan lalu lintas di sekitar KPU. "Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melintas di sekitar KPU RI sore nanti untuk mencari jalan alternatif lain dikarenakan adanya rekayasa lalu lintas di sekitaran KPU RI," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan. Debat pertama capres dan cawapres akan digelar pada Selasa (12/12/2023) hari ini di Kantor KPU. Gelaran debat akan disiarkan langsung di TV dan radio mulai pukul 19.00 WIB. Pada debat pertama ini, tema yang diangkat meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.***