"DPRD tak ada minta pokir, bohong itu. Buka rekaman kalau ada, rapat terakhir itu ada rekaman. Kalau ada DPRD minta pokir, buka aja. Siapa yang ngomong pasti tahu. Jangan dia anggap nanti kalau didemo dia menyalahkan DPRD. Dia sakit hati sama orang per orang itu silahkan. Ini lembaga jangan diseret-seret."
Pernyataan itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Riau, Husni Thamrin. Husni mengatakan hal itu untuk menanggapi munculnya pernyataan pihak TAPD Pemprov Riau soal adanya pengajuan pokok pikiran dewan kedalam APBD-P 2018, menuai reaksi dari salah satu anggota Banggar DPRD Riau, Husni Thamrin. Menurutnya pernyataan tersebut bohong.
Ketika ditanya kembali bahwa pokir yang diusulkan DPRD Riau mencapai Rp 200 miliar, Husni kembali menantang TAPD untuk membuka rekaman sebagai bukti. "Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah", ucap politisi Gerindra tersebut.
Menurut ketua Komisi IV DPRD Riau itu, alasan defisit anggaran sehingga APBD-P 2018 ditiadakan sebagaimana dikatakan TAPD Pemprov, dinilai tak perlu. "Saya kira tak perlulah kita saling buka aib. Kalau semua kita buka yah kita akhirnya sudah tidak elok. Buka aja masing masing tak perlulah. Di era keterbukaan sekarang ini kalau kita mau buka yah kita buka aja", ucap politisi Gerindra tersebut.
Seperti diketahui, APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini. Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan, ditiadakan APBD Perubahan 2018 karena tidak cukupnya waktu untuk mmembahas dan mengesahkan.
Dari awal menurut Sunaryo pihaknya sudah mengingatkan, baik secara lisan ataupun surat, agar pihak Pemprov Riau menyegerakan pengajuan KUA PPAS ke DPRD Riau. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemprov. Pemprov Riau baru memasukkan KUA PPAS pada tanggal 19 September 2018 lalu, otomatis waktu untuk pembahasan semakin mepet. (rec/e2)