Awasi Pilkada 2024, Wamenkopolkam Minta BIN Lakukan Operasi Intelijen Terpadu

JAKARTA, AmiraRiau.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan pilkada serentak masuk dalam 8 program cepat pemerintahan Presiden Prabowo. Dia meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi intelijen terpadu untuk mengawasi Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Lodewijk saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024 di Kemenko Polhukam, Rabu (30/10/2024). Rapat diikuti kementerian/lembaga terkait. "Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut," kata Lodewijk melalui keterangan tertulis. Lodewijk ingin pilkada kali ini tidak menimbulkan konflik agar program pemerintah bisa tetap berjalan. Dia berharap penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait memonitor langsung proses pilkada ke lapangan. "Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan," ujarnya. Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, masing-masing lembaga sudah memetakan. Ada tiga kategori, yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah. Nantinya, tiap daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda. Dia menyebutkan di Papua ada 4 provinsi yang masuk kategori daerah rawan tinggi. Dia mengatakan di sana masih ada masalah-masalah sosial sehingga perlu mendapat perhatian bersama. "Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi pilkada berjalan, food estate berjalan sehingga ke depan akan berjalan berimbang," ucapnya dilansir detik.com, Rabu (30/10/2024) Lodewijk kemudian meminta BIN melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system sehingga kegiatan deteksi dan pencegahan dini potensi terjadinya konflik bisa lebih optimal. "BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system," jelasnya. Lebih lanjut, Lodewijk mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri selama pelaksanaan pilkada. Dia mengatakan netralitas menjadi hal penting dalam proses pilkada demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. "Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Lodewijk. "Setelah rakor ini, para menteri dan kepala lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian, akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti," sambungnya.*** Editor; Alseptri Ady