Bahas Pengelolaan Sampah, Pemprov Riau Lakukan Pertemuan Bersama Wantannas RI

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rapat bersama dengan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (25/9/2024). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Sistem Nasional, Mayjen TNI Tri Yuniarto, dan Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur beserta jajaran. Sebagai informasi, agenda bertujuan untuk membahas isu krusial terkait pengelolaan sampah terutama dalam upaya mencapai target zero waste dan zero emission pada tahun 2050. Dikatakan, Mayjen TNI Tri Yuniarto bahwa kehadiran tim Wantannas RI di Riau adalah untuk melakukan pengumpulan data serta berdiskusi dengan berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya. “Pada pagi hari ini, kami dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia beserta tim hadir ke Provinsi Riau dalam rangka mencari data. Kemudian kita juga sharing dengan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait untuk memikirkan bagaimana pengelolaan sampah,” katanya. Dijelaskan, terdapat masalah serius yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia terkait pengelolaan sampah. Oleh karena itu, selaku pemangku kewenangan sudah seharusnya melakukan langkah untuk zero emission dari sektor limbah pada tahun 2050. “Memang saat ini di beberapa kota besar di Indonesia, pengelolaannya sudah pada posisi darurat sampah. Perlu kita ketahui bersama, Indonesia dan negara-negara lainnya juga sudah mendeklarasikan bahwa pada tahun 2050 kita harus mencapai zero waste dan zero emission,” jelasnya. Dituturkan, tantangan untuk mencapai target itu tentu harus melakukan kerja sama yang kuat. Menurutnya, meskipun tahun 2050 masih sekitar 25 tahun ke depan, langkah-langkah konkret harus segera diambil. “Ini tantangan besar buat kita semua dan harus kita mulai saat ini. Memang terkesan masih 25 tahun ke depan, tetapi 25 tahun itu bukan waktu yang lama karena kalau kita tidak memulai fondasi dari sekarang, itu sulit untuk dicapai,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan zero waste dan zero emission. Tidak hanya pemerintah, tetapi partisipasi aktif dari seluruh warga menjadi kunci sukses. “Kita harapkan peran masyarakat ini justru yang mengemuka. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga harus didukung oleh semua pihak, terutama masyarakat. Kami juga menekankan perlunya edukasi kepada generasi muda yang memulai pemilahan sampah dari rumah,” harapnya. Diterangkan, salah satu langkah strategis yang diangkat dalam pertemuan ini adalah pengelolaan bank sampah. Ia menambahkan ini dapat menjadi solusi dalam mereduksi volume sampah serta memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaannya. “Kita juga menyampaikan bagaimana pengelolaan bank sampah ini sudah bisa menjadi upaya untuk mereduksi, mengurangi sampah-sampah. Karena itu bisa memberikan nilai ekonomis buat masyarakat yang terlibat. Tentunya termasuk pengelolaan sampah ini, TPA tdak lagi menggunakan sanitary landfill, tetapi kita harus mengelolanya secara baik dan benar,” terangnya. Sementara itu, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Provinsi Riau, terutama sampah rumah tangga menjadi perhatian utama. Dengan begitu pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Masyarakat diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi serta disiplin dalam menangani sampah dari tingkat rumah tangga. “Dengan cara tentu bagaimana kita minta kesadaran masyarakat bisa untuk mengatakan pada dirinya sampah itu harus dikelola dengan baik kemudian ada kepedulian dan rasa disiplin. Ya, intinya tadikan kita berbicara masalah pengelolaan sampah. Bagaimana sampah ini bisa dikelola secara baik, terutama sampah-sampah rumah tangga,” ucapnya. Ia berpesan melalui pertemuan ini akan ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menghadapi masalah pengelolaan sampah yang semakin kompleks. “Kita berharap dengan adanya pertemuan hari ini, bagaimana bisa bersinergi kita antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Terutama kabupaten kota, bisa mengelola sampah itu secara baik," pungkasnya.*** Penulis: MCR, Editor: Alseptri Ady