Batasan Umur Ditolak, Namun MK Kabulkan Kepala Daerah dibawah 40 Tahun Bisa Maju Capres-Cawapres

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pertimbangan di balik putusan mengabulkan gugatan agar pengalaman pernah terpilih lewat pemilu, termasuk pilkada, dapat menjadi syarat alternatif seseorang maju sebagai capres-cawapres, selain syarat awal berusia minimum 40 tahun. Ini membuat kepala daerah yang belum berusia 40 tahun, bisa maju sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hakim konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sama-sama merupakan rumpun jabatan yang dipilih (elected officials) sebagaimana kepala daerah lewat sebuah pemilu. Hal itu dianggap mencerminkan bahwa jabatan tersebut selaras dengan kehendak rakyat. "Sehingga, tokoh figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pemah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara," jelas Guntur dalam sidang pembacaan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Senin (16/10/2023). Guntur menambahkan, pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. "Kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan jabatan elected officials dalam pemilu legislatif (anggota DPR anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional," jelas Guntur. Guntur berujar, pembatasan usia minimum 40 tahun semata tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. "Dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat," lanjutnya. Guntur juga beranggapan bahwa pembatasan usia 40 tahun semata bersifat debatable dan tidak memberi pemaknaan yang baik secara kualitatif, karena hanya mendasarkan pada angka usia tanpa mempertimbangkan kematangan politik yang dianggap bisa timbul dari hasil pengalaman menjabat sebagai pejabat hasil pemilu. Sebelumnya diberitakan, MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum capres-cawapres, dilansir kompas.com, Senin (16/10/2023). Sejumlah hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan ini. Mereka adalah Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat. Dua hakim konstitusi lainnya menyampaikan concurring opinion (alasan berbeda), yakni Daniel Foekh dan Enny Nurbaningsih. Dengan ini, maka syarat usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres bukan syarat mutlak, karena berlaku syarat alternatif berupa pengalaman pernah menjadi kepala daerah. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'berusia 40 tahun, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusannya. Sebagai informasi, perkara ini dimohonkan Almas Tsabiruqqi, seorang pelajar/mahasiswa kelahiran tahun 2000. Dalam permohonannya, Almas mengaku sebagai pengagum Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Ia menyinggung sejumlah capaian di Pemkot Solo yang ditorehkan kepemimpinan Gibran, seperti pertumbuhan ekonomi yang melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang serta .peningkatan sektor industri pariwisata. "Gibran Rakabuming yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara," ucap Almas dalam permohonannya. Almas menganggap, ketentuan syarat usia minimum capres-cawapres saat ini diskriminatif. Ia juga menilai MK tidak bisa berlindung di balik prinsip bahwa ketentuan ini merupakan ranah open legal policy pembentuk undang-undang. Ia mengutip Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, ketika MK memberi tambahan pandangan bahwa isu ini bisa menjadi perkara konstitusionalitas jika menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. "Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstitusional karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan Kota Solo secara pertumbuhan ekonomi," ujar Almas.***