BPKP: Peran Pengawasan Intern Sangat Penting Wujudkan Transparansi Keuangan Daerah

JAKARTA, AmiraRiau.com - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono mengatakan bahwa peran dari pengawasan intern sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Raden Suhartono juga memaparkan beberapa strategi yang bisa dilakukan pengawasan intern dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, dikutip melalui YouTube Kemendagri, Rabu (18/12/2024). "Peran pengawas intern ini sangat penting, baik itu pemerintah daerah dan OPD, serta APIP sendiri," katanya. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) mengungkapkan, adapun peran pimpinan daerah dan OPD dalam strategi pengawasan intern diantaranya, memastikan perencanaan kinerja milik tujuan yang jelas, indikator yang jelas, target terukur, serta turunan program kegiatan masuk akal dan penting, serta menjaga agar alokasi belanja daerah efektif. Selanjutnya, memperhatikan dengan seksama proyek pengadaan barang atau jasa dengan nilai besar, pastikan seluruh titik rawan kecurangan dikendalikan dengan efektif. "Petakan proses bisnis pelayanan perizinan terutama yang melibatkan tahapan yang rumit dan waktu yang panjang, waspadai bottleneck yang menjadi calon kecurangan," lanjut dia. Kemudian, untuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  daerah adalah mengawal dan membantu proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Pastikan rencana pembangunan berkualitas sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, serta dirancang secara efektif. Kemudian lanjut dia, APIP bisa memeriksa dan menguji titik rawan tiap tahapan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), kemudian uji apakah terjadi kecurangan termasuk potensi konflik kepentingan atau nepotisme antar pihak yang terlibat. "Uji proses bisnis pelayanan perizinan dan berikan saran de-bottlenecking. Petakan potensi rawan kecurangan dan penyimpangan prosedur," ujarnya. Terakhir, Raden Suhartono menyampaikan bahwa pemanfaatan fiskal daerah harus dipastikan berdampak memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Serta BPKP siap mendukung pemerintah daerah yang berkomitmen dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerahnya.*** Penulis: MCR, Editor: Alseptri Ady