BATAM, AmiraRiau.com – Inovasi digitalisasi layanan perbankan yang dikembangkan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah kembali mendapat perhatian. Kali ini, pengalaman BRK Syariah dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui skema split payment penerimaan pajak daerah menjadi salah satu materi pembelajaran dalam kegiatan Capacity Building TP2DD Level Teknis se-Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia tersebut, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan praktik implementasi split payment penerimaan pajak daerah. Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Batam Centre, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong optimalisasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sulawesi Utara melalui penguatan kapasitas dan adopsi praktik terbaik atau best practices dari daerah lain.
Implementasi skema split payment penerimaan pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama BRK Syariah menjadi salah satu inovasi yang dipelajari. Skema tersebut dinilai mendukung proses penerimaan pajak daerah agar berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam sesi bertajuk Split Payment Penerimaan Pajak Daerah, Edi Wardana berbagi perspektif mengenai aspek teknis dan bisnis implementasi skema tersebut. Pembahasan mencakup arsitektur dan alur transaksi, integrasi sistem perbankan dengan pemerintah daerah, proses penyelesaian transaksi (settlement) dan rekonsiliasi, hingga mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Selain itu, diskusi juga mencakup berbagai tantangan dalam implementasi serta peluang pengembangan dan replikasi model split payment untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di wilayah lain.
Kehadiran BRK Syariah dalam forum yang diinisiasi Bank Indonesia ini menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam memperluas pemanfaatan inovasi layanan keuangan digital, khususnya untuk mendukung tata kelola transaksi keuangan pemerintah daerah yang semakin efektif, cepat, dan terintegrasi.
Kegiatan Capacity Building TP2DD Level Teknis se-Sulawesi Utara juga menghadirkan sejumlah materi pembelajaran lainnya, di antaranya strategi peningkatan kinerja TP2DD tingkat provinsi serta implementasi QRIS Tap pada transportasi publik Trans Batam.
Melalui forum berbagi pengalaman ini, praktik implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam mempercepat pengembangan ETPD.
Bagi BRK Syariah, keterlibatan dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkuat peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan yang mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.***