Bukan Dirut, Posisi Ahok Tetap Komut Pertamina

JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan tetap bertahannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Persero. Padahal, isu Ahok bakal bergeser ke posisi Direktur Utama (Dirut) Pertamina menggantikan Nicke Widyawati sempat menguat beberapa minggu lalu. Menurut Erick, Ahok merupakan sosok yang bagus untuk menjaga Pertamina sehingga saat ini dipercayakan menjabat sebagai Komut Pertamina. "Pak Ahok itu sebuah figur yang bagus menjaga Pertamina, makanya kita percaya sebagai komut," ujar Erick sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa (1/8/2023). Sementara penetapan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Rosan Roeslani menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina, Erick bilang, posisi itu menggantikan Pahala Mansury, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Dia mengakui, Rosan tidak membawahkan langsung Pertamina karena BUMN migas itu berada di bawah portofolio Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko. Namun, Erick bilang, hal itu tak menjadi masalah karena antara wamen bisa mempelajari setiap BUMN, sekalipun BUMN itu tidak di bawah portofolionya. "Artinya, para wamen saling bersinergi, saling mengawasi, bukan enggak percaya sama wamennya, tapi ini crossing saja, jadi bisa saling melihat dan mendukung," jelas dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Ahok akan jadi Dirut Pertamina. Ia bilang, informasi ini didapatkan secara informal. "Kami sudah mendengar bahwa Pak Ahok akan menggantikan Ibu Nicke," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa (25/7/2023). Ia mengatakan, nantinya posisi Komut Pertamina yang ditinggalkan Ahok akan diisi oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN. Selain itu, Eddy juga mengaku mendapatkan informasi bahwa Komut BNI Agus Martowardojo bakal menjadi Komut PLN menggantikan Amien Sunaryadi. "Itu informasi yang kami terima terkait dengan kemitraan kami, Pertamina, dan PLN. Tetapi, tentu informasi yang saya terima ini perlu diklarifikasi keabsahannya ke Kementerian BUMN yang memang berhak untuk memberikan konfirmasi," jelas Eddy.***