PEKANBARU, AmiraRiau.com- Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Riau, H. Zufra Irwan SE, MM, mengeluarkan imbauan tegas kepada wartawan, khususnya anggota PWI, agar menjaga profesionalisme dan netralitas dalam menyikapi dinamika politik dan kebijakan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Zufra Irwan mewanti-wanti wartawan agar tidak terjebak atau terseret kepentingan politik tertentu atau kelompok dalam pemberitaan.
"Wartawan harus berdiri di atas semua kepentingan, tidak boleh wartawan membuat berita bias oleh kepentingan kelompok... harus jernih dalam membuat berita," kata H. Zufra Irwan
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan kepegawaian (seperti penonjoban, pemindahan, atau teguran) adalah hak prerogatif atasan tertinggi ASN Pemprov, yaitu Gubernur, yang dinilai lebih mengetahui kapasitas, integritas, dan kompetensi pejabat.
DKP PWI Riau menekankan pentingnya memegang teguh prinsip-prinsip dalam menghasilkan karya jurnalistik, terutama jika ada sumber berita yang belum jelas kebenarannya, wartawan wajib hukumnya konfirmasi terhadap orang yang mungkin dirugikan.
“Terlalu naif, wartawan nulis berita, merugikan orang lain, konfirmasipun tidak. Saya kira yang begini tak layak jadi wartawan,” tegasnya.
Selain itu, Wartawan dilarang keras menulis berita berdasarkan perasaan, duga-duga, pesanan, atau hasutan.
Zufra Irwan juga menyampaikan prosedur yang tepat bagi pihak yang merasa dirugikan:
| Pihak | Kasus | Prosedur yang Dianjurkan |
|---|---|---|
| Kadis Kominfo Riau | Pemberitaan kurang pas atau tidak terkonfirmasi. | Sebaiknya gunakan sarana Hak Jawab, bukan buru-buru mengadu ke Dewan Pers. |
| Anggota PWI Riau | Merasa dirugikan oleh pemberitaan. | Silakan laporkan ke Dewan Kehormatan PWI Riau. |
Zufra menjamin bahwa wartawan yang bermasalah dengan kepatuhan terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan akan diproses secara tegak lurus sesuai regulasi.***
Penulis: ZI
