BENGKULU SELATAN, AmiraRiau.com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Putusan ini dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum di kantor DKPP Jakarta pada Selasa, 21 Oktober 2025, yang tertuang dalam Perkara Nomor 186-PKE-DKPP/VIII/2025. Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, bersama anggota majelis J. Kristiadi, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.
Dalam amar putusannya, majelis menegaskan bahwa para teradu, yakni Ketua dan Anggota KPU Bengkulu Selatan, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Majelis tidak menemukan unsur pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan pengadu, Wahyudi Febrianto Putra (nomor pengaduan 190-P/L-DKPP/VIII/2025).
Ketua Majelis DKPP menyampaikan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa tindakan para teradu masih berada dalam koridor profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. “Majelis tidak menemukan adanya bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip integritas, kemandirian, dan profesionalitas penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Dengan hasil putusan tersebut, DKPP menyatakan merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Bengkulu Selatan yang terdiri dari Erina Okriani (Ketua merangkap Anggota), Aspriantoni (Anggota), Gusman Heriyadi (Anggota), Wiwin Hendri (Anggota) dan Mafahir (Anggota).
“Kami hanya menerima apa yang sudah menjadi keputusan DKPP,” ujar Erina Okriani. Putusan ini sekaligus menegaskan komitmen DKPP untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu dan memastikan setiap proses berjalan secara adil, transparan, serta akuntabel.***
Penulis: Erlan S
