Ganjar-Mahfud Disebut Angin Segar Bagi Investor, Pakar Komunikasi Politik: Mampu Memberikan Kepastian Hukum

JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menganggap, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal membawa angin segar bagi para investor. Jika memenangi Pilpres 2024, kata dia, Ganjar-Mahfud diyakini bakal mampu memberikan kepastian hukum untuk investasi di Indonesia. Secara khusus, Emrus menyoroti rekam jejak Mahfud di bidang hukum. Sebagai eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini menjabat Menko Polhukam, menurut dia, Mahfud punya kapabilitas untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam investasi. Misalnya, sistem perizinan yang rumit dan pemerasan oleh pejabat korup. "Kalau dilihat rekam jejaknya tentu dia akan lakukan. Dia adalah tokoh dan sosok yang tangguh di penegakan hukum. Saya memberi saran kepada investor itu masuk ke Indonesia bila Ganjar-Mahfud terpilih. Ini kesempatan pengusaha," ucap Emrus di Jakarta dikutip Jumat (27/10/2023). Emrus menyebut, mendengar banyak pengusaha yang mengeluhkan perizinan yang sulit dan diperjualbelikan. Di lain sisi, sambung dia, Ganjar-Mahfud berulangkali menyinggung kendala investasi karena perilaku pejabat korup yang memperjualbelikan izin usaha. "Jadi, lebih baik para pengusaha semua mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena di bawah kepemimpinan mereka akan lebih ada kepastian hukum. Tidak lagi ada alasan hukum itu bisa diperjualbelikan," ujar Emrus seperti dikutip dari Republika Online. Hukum yang tegas, menurut Emrus, sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan aliran investasi. Sosok Mahfud yang memiliki rekam jejak mentereng di bidang hukum bisa menjadi keunggulan pasangan yang diusung PDIP tersebut dalam program rancangan investasi 2024- 2029 yang bakal ditawarkan ke pemilih. "Kita agak lambat maju karena kepastian hukum kita belum ada. Mahfud itu angin segar untuk bisa membenahi ini. Ganjar sebagai presiden nanti bisa memberikan kewenangan itu kepada wakil presiden untuk menangani bidang Kemenkumham, Menko Polhukam, kepolisian dan KPK," turur Emrus. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui, investor butuh kepastian hukum. Mengutip data indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business), menurut dia, masih ada ketidakpastian dalam melakukan bisnis di Indonesia. "Mereka sekarang masih wait and see. Mereka takut investasi sekarang. Tapi di kemudian hari takut berubah kebijakannya sehingga mengubah bisnisnya atau bahkan merugikan bisnisnya," ucap Esther. Esther memandang wajar Mahfud menjadi sosok yang dianggap bisa memberi kepastian hukum di bidang investasi. Dia berharap, Mahfud segara membuat perencanaan nasional yang berorientasi pada kepentingan investasi dan sejalan dengan kebutuhan publik.***