DEPOK - Bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo, mengatakan, konflik agraria termasuk yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, biasanya terjadi karena kurangnya mitigasi konflik.
Hal itu dikatakan Ganjar untuk menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa terkait makin tingginya konflik agraria di Indonesia, dalam Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bertajuk 'Hendak ke Mana Indonesia Kita' di Depok, Senin (18/9/2023).
"Sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan yang sekarang ramai di Rempang, ramai sekali, bagaimana sih caranya, itu tanahnya siapa?" kata Ganjar sebagaimana dilansir Kompas.com, Senin (18/9/2023).
https://www.youtube.com/watch?v=9v20MBuVVUQ
Selain kurangnya mitigasi, menurut Ganjar, konflik agraria muncul biasanya karena tidak adanya penghormatan atas hak warga sekitar. Kemudian, Ganjar mengingatkan pentingnya mendengarkan masyarakat dan memberikan kompensasi yang sepadan saat mengatasi konflik.
Ganjar lantas mencontohkan kasus pembangunan jalan tol yang sempat ditanganinya. Saat itu, jalan tol akan dibangun lurus sehingga memotong banyak kampung di area pembangunan.
Namun, Ganjar akhirnya menyarankan pembangunan didesain memutar melalui ruang-ruang yang lebih kosong. Meskipun, saran tersebut perlu diperdebatkan dengan menteri, pengelola jalan tol, dan kontraktornya.
Tak hanya itu, menurut Ganjar, pihaknya membuka dialog dengan warga sekitar agar mendapat solusi.
"Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai. Kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya ada di harga," ujar Ganjar.
"Dalam beberapa kesempatan juga sama, ketika tidak ada pekerjaan mungkin harga tanahnya terlalu rendah, tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu kondisi sosiologis, biasa saja. Kemudian, mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu, akhirnya oke diputuskan, jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulunya daratan, menarik, kan," katanya lagi.
Terkait kasus di Pulau Rempang, Ganjar menilai bahwa pemerintah perlu merekrut sosiolog dan antropolog untuk membangun komunikasi kepada warga, bukan hanya insinyur. Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan salah satu cara mencegah konflik agraria terjadi.
Ganjar mengungkapkan, masalah mitigasi ini sempat disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perdagangan, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog. Tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Karena kadang-kadang pemerintah enggak mau, capek menjelaskan. (Jalan pintasnya), sudahlah pakai UU Pengadaan Tanah saja. Makanya begitu (masyarakat) enggak mau, hukum berjalan. Tampil kekerasan," jelas Ganjar.
Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.000 hektare yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha. Aparat gabungan mencakup TNI, Polri, Satpol PP, dan Pengamanan BP Batam datang ke wilayah itu untuk memasang tata batas lahan.***
