PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna memperluas jangkauan masyarakat terhadap hunian layak. Langkah ini ditempuh tidak hanya memacu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tetapi juga mengoptimalkan skema pembiayaan perumahan terjangkau.
Komitmen percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto menegaskan bahwa percepatan penyediaan pemukiman layak huni menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai PKP, Badan Pertanahan Nasional (BPN), sektor perbankan, hingga asosiasi pengembang.
"Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN, serta pihak-pihak terkait. Kami rutin menggelar evaluasi untuk mendengar langsung kendala di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS bagi masyarakat," tegas SF Hariyanto, Kamis (8/10/2026).
Dikatakan, program perumahan ini merupakan program strategis Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan selesaikan tepat waktu. Kami berharap alokasi untuk Riau terus ditambah agar semakin banyak warga merasakan manfaatnya.
Menurut SF Hariyanto, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus didukung beragam skema intervensi. Selain mengandalkan stimulan BSPS, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lewat kemitraan bersama perbankan dan pengembang lokal.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak sekadar menyelesaikan problem hunian jangka pendek, melainkan membangun ekosistem pembiayaan perumahan daerah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengimbau Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota untuk merapatkan barisan dalam menuntaskan target program yang sedang berjalan.
"Kami minta seluruh kabupaten dan kota dilibatkan secara aktif agar penyelesaian sisa pekerjaan bergerak cepat tanpa ada tahapan yang tertunda," ujar Didyk.
Didyk turut memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemprov Riau dalam membangun jalur koordinasi. Ia menekankan pentingnya kesiapan data calon penerima sejak tahap pengusulan agar proses verifikasi pelaksanaan pada tahun anggaran mendatang dapat berjalan lebih akurat dan terukur.
"Jika data dan dokumen calon penerima sudah lengkap sejak awal, pengerjaan pada tahun 2027 dipastikan jauh lebih cepat. Dukungan penuh Pemda sangat menentukan kelancaran program ini," pungkasnya.***
Editor: Isman
Sumber: MC Riau
