Ketua DPRD Riau Kaderismanto Minta Pokir Dewan Jadi Acuan APBD 2027

I

Isman

Jumat, 13 November 2026 | 12:03 WIB

Ketua DPRD Riau Kaderismanto Minta Pokir Dewan Jadi Acuan APBD 2027
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi. (Foto: MCR)

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna penting dengan agenda penyampaian laporan hasil reses serta pengumuman jadwal turun ke daerah pemilihan (dapil), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, serta jajaran Forkopimda Provinsi Riau.

Agenda utama persidangan mencakup penyampaian laporan hasil Reses Masa Persidangan III (Mei–Agustus) Tahun 2026 oleh masing-masing juru bicara dapil, pengumuman Reses Masa Persidangan I (September–Desember) Tahun 2026, hingga jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Usai seluruh juru bicara dapil memaparkan aspirasi masyarakat, Pimpinan Rapat Paripurna secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Reses beserta lampiran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Riau kepada perwakilan Pemprov Riau.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran pihak eksekutif serta menekankan agar rangkuman aspirasi rakyat tersebut benar-benar diimplementasikan dalam program pembangunan daerah.

"Kami berharap Pemprov Riau dapat menjadikan laporan reses dan pokok-pokok pikiran dewan ini sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah ke depannya," tegas Kaderismanto di hadapan forum paripurna.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan dewan secara resmi mengumumkan bahwa pelaksanaan Reses Masa Persidangan I (September–Desember) Tahun 2026 akan digelar mulai tanggal 17 hingga 24 November 2026, dengan durasi maksimal selama delapan hari kerja.

Momentum reses ini diharapkan dapat dimaksimalkan seluruh wakil rakyat untuk menyerap aspirasi terbaru masyarakat di tiap kabupaten/kota sekaligus mengawal realisasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan warga Bumi Lancang Kuning.***

Editor: Isman