Mendagri Perintahkan Seluruh Pemda Gelar Pangan Murah, Gunakan Biaya Tak Terduga APBD

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah ketika menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/9/2023). Ia menuturkan, pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjalankan program tersebut. Pemda juga dapat mengajak masyarakat mampu dan perusahaan untuk mendukung program tersebut. “Jadi, kalau harga-harga naik, segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemda,” jelas Mendagri dalam siaran pers. Lebih lanjut, kata Mendagri, pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Ia menyoroti masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah. Dari Rp 142 miliar yang diberikan, baru sekitar 2,71 persen anggaran yang terealisasi. Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan. Guna meningkatkan realisasi tersebut, Mendagri mengarahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah. Forum tersebut nantinya bakal melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir. Forum ini sekaligus untuk menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan dana tersebut. “Kita pengen tahu juga masalahnya apa. Kalau kurang jelas, berarti perlu ada penjelasan,” terangnya. Di lain sisi, Mendagri juga meminta pemda agar berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat mengenai stok cadangan beras di daerahnya agar adalangkah pengendalian. Terlebih, kata Mendagri, Presiden Joko Widodo telah meminta Bulog agar segera mendistribusikan beras ke pasar-pasar untuk menekan kenaikan harga. “Kalau belum (disalurkan), cari masalahnya apa untuk didorong,” ujarnya. Untuk mempercepat distribusi tersebut, pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi, termasuk BTT. Apabila ragu menggunakan dana tersebut, pemda dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk mendapat penjelasan.***