PEKANBARU, AmiraRiau.com - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun Pelajaran 2026-2027 yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Pakta Integritas SPMB yang digelar sebagai langkah penguatan tata kelola pendidikan di Bumi Lancang Kuning.
Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan pakta integritas menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
“Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027. Acara ini merupakan bagian dari upaya kolektif kita untuk memastikan proses penerimaan peserta didik di Provinsi Riau berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (4/6/2026).
Dijelaskan, perhatian terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini sangat besar karena menyangkut masa depan pendidikan generasi muda di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, berbagai evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan agar sistem penerimaan siswa baru semakin baik setiap tahunnya.
Ia menambahkan, Plt Gubernur Riau memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan SPMB agar seluruh proses berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pemprov Riau tidak ingin ada lagi persoalan yang menimbulkan keresahan masyarakat terkait penerimaan peserta didik.
“Bapak Plt Gubernur memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Bagi Pemerintah Provinsi Riau, ini adalah momentum evaluasi penting dari perjalanan SPMB beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
Diungkapkan, pembenahan sistem terus dilakukan secara bertahap demi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pihaknya, ingin memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan tanpa adanya perlakuan khusus.
Sekda Syahrial Abdi juga menekankan bahwa seluruh keputusan penerimaan peserta didik harus murni berdasarkan sistem dan ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik kedekatan, rekomendasi, maupun intervensi yang memengaruhi hasil seleksi.
“Kita terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun agar pelaksanaannya semakin baik, transparan, dan mampu menjawab harapan seluruh lapisan masyarakat. Kami menegaskan bahwa keputusan penerimaan peserta didik harus sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang telah ditetapkan. Bukan oleh kedekatan, bukan oleh rekomendasi, dan bukan pula oleh intervensi dari pihak manapun,” ungkapnya.
Diterangkan, dalam upaya memperkuat komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau turut meluncurkan slogan khusus yang menjadi simbol gerakan moral dalam pelaksanaan SPMB 2026-2027. Slogan itu diharapkan mampu menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk menjaga proses penerimaan siswa baru tetap bersih dan profesional.
“Oleh karena itu dalam rapat kami bersama Komisi V DPRD Riau, sudah meluncurkan slogan bagus untuk tahun ini. Slogannya No Titip, No Jastip (Jasa Titip). Itulah bentuk ikhtiar dan komitmen nyata kita,” terangnya. ***
