Pemko Pekanbaru Berkomitmen Turunkan Angka Stunting, Dibuktikan Prevalensi Dibawah 5 Persen

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, menyambut langsung Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia bersama rombongan. Ia menyambut Mardalena dan rombongan dalam audiensi di Kediaman Wali Kota Pekanbaru, Selasa (30/1/2024) sore. Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun menyebut bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen dalam upaya menyukseskan program menurunkan angka stunting. Komitmen pemerintah kota diperlihatkan dengan tingkat prevalensi yang menunjukkan penurunan. "Dari hasil survei kesehatan Indonesia, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru berada dibawah lima persen," jelasnya. Menurutnya, penurunan tingkat prevalensi stunting adalah bentuk komitmen pemerintah kota. Ia menyadari hal itu butuh waktu dalam upaya menyukseskan penurunan angka stunting. Pada tahun 2021 silam, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru tercatat 11,4 persen. Lalu pada tahun 2022 tingkat prevalensi stunting naik menjadi 16,8 persen. Pada tahun 2023, pemerintah menunjukan komitmen penurunan prevalensi stunting dengan menggagas program Bapak dan Bunda Asuh Stunting. Program ini tidak hanya melibatkan jajaran pejabat pemerintah kota tapi juga sejumlah instansi vertikal dan swasta. Program itu berjalan dengan baik sepanjang tahun 2023. Banyak dari anak-anak stunting sudah mendapat pendampingan serta tambahan asupan gizi. "Semua kegiatan ini terselenggara dengan baik atas dukungan semua pihak. Kami berterima kasih kepada BKKBN atas dukungan selama ini," paparnya. Muflihun juga menyampaikan bahwa apresiasi juga diberikan pemerintah kota kepada kader penyuluh KB lapangan yang mendapat prestasi nasional. Ia mendapat apresiasi dengan diberangkatkan umroh. Pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat Disdalduk KB Kota Pekanbaru serta jajaran pegawai di dinas. Kedatangan Mardalena bersama rombongan dalam rangkaian kordinasi seputar program Bangga Kencana. Program itu yakni program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Mereka membahas program pemerintah pusat ini dari berbagai aspek. "Kami juga apresiasi atas capaian dari Disdalduk KB Pekanbaru, capaian yang luar biasa biasa di tingkat nasional," terangnya dalam pertemuan Selasa sore. Menurutnya, setiap tahun ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat melalui jaringan BKKBN. Ia menyebut DAK ini setiap tahunnya disinkronisasikan. Jumlah DAK itu mencapai Rp 5 miliar lebih yang masuk dalam program kegiatan Disdalduk KB melalui jalur BKKBN. Dana ini untuk kegiatan dalam upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian penduduk, kesejahteraan masyarakat dan KB. "Semua itu masuk dalam agenda prioritas pemerintah pusat, terutama untuk mencegah stunting. Anggaran ini termasuk dana pembinaan bagi balita, remaja dan lansia," ulasnya. Kemudian dana terkait pembinaan penyuluh KB. Itu semua termasuk dalam dana DAK. Plafon anggaran ini diserahkan Mardalena secara langsung ke pemerintah kota. Mardalena pada kesempatan itu menjabarkan bahwa melalui DAK tahun 2022 ini membantu menuntaskan pembangunan 15 balai penyuluhan KB. Seluruh balai penyuluhan tersebar di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Sedangkan pada tahun 2023, DAK untuk mendukung pembangunan fisik pembangunan gudang. Gudang ini untuk penyimpanan alat dan obat kontrasepsi. Adanya dana ini juga mendukung pembinaan para kader. Total ada 981 orang yang menjadi tim pendamping keluarga dan 3924 kader KB yang merupakan garda terdepan untuk menjangkau masyarakat dari rumah ke rumah dalam mencegah stunting.***