MERANTI, AmiraRiau.com – Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,065 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp879,87 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp185,53 miliar.
⠀
Proyeksi tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 yang disepakati DPRD bersama pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
⠀
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, di ruang sidang DPRD.
⠀
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980.
⠀
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama untuk menutup defisit tersebut.
⠀
Besaran PAD yang diproyeksikan mencapai Rp185,53 miliar menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari potensi keuangan lokal. Namun, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dengan nilai hampir Rp880 miliar.
⠀
Dalam kesepakatan tersebut, total postur APBD Murni 2027 direncanakan sebesar Rp1,068 triliun. Angka ini masih menjadi kerangka awal yang akan ditindaklanjuti melalui tahapan penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
⠀
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
⠀
Menurutnya, penandatanganan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses penyusunan anggaran, melainkan pijakan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
⠀
Asmar berharap APBD yang disusun nantinya dapat lebih realistis, berimbang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik dan mendukung target pembangunan daerah.
⠀
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, pemerintah daerah menetapkan tiga agenda utama, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
⠀
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Sementara di bidang pelayanan publik, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
⠀
Adapun upaya pengurangan kemiskinan diarahkan melalui program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan penekanan pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
⠀
Asmar juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
⠀
Ia menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
⠀
“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Asmar.
⠀
Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, proses selanjutnya akan berlanjut pada penyusunan RKA-SKPD hingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan.***
Editor: Farhan