JAKARTA, AmiraRiau.com – Pemerintah Kabupaten Asahan mengambil langkah cepat untuk mengamankan proyek strategis nasional. Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II, sebuah program prioritas pusat yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berbasis jaminan sosial di daerah-daerah potensial.
Wabup Rianto menjelaskan, kehadiran delegasi Asahan merupakan respons cepat atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tertanggal 12 Mei 2026. Dari hasil evaluasi, Kabupaten Asahan dinilai telah memenuhi seluruh kriteria kesiapan (readiness criteria) yang disyaratkan oleh tim verifikasi pusat.
"Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis maupun administrasi. Pemkab Asahan telah menyiapkan aspek pendukung secara bertahap, mulai dari plot porsi lahan yang klir, infrastruktur dasar, hingga sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD)," tegas Wabup Rianto.
Sinyal hijau pun langsung diberikan oleh pusat. Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., menegaskan bahwa Kabupaten Asahan dipastikan masuk dalam daftar prioritas pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Kemensos bersama Satuan Tugas (Satgas) khusus dalam waktu dekat akan mempercepat finalisasi penetapan lokasi serta verifikasi fisik di lapangan.
"Asahan masuk prioritas berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan dan kesiapan daerah yang dikirimkan ke kami. Tahapan berikutnya adalah mengunci administrasi dan memastikan dukungan infrastruktur dasar dari daerah berjalan simultan," ujar Robben Rico.
Dalam rakor strategis tersebut, Wabup Rianto didampingi oleh Asisten Administrasi Umum dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Kehadiran tim teknis ini memastikan bahwa koordinasi pasca-rakor dapat langsung dieksekusi di lapangan tanpa kendala birokrasi.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi penuntasan anak putus sekolah dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Asahan, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi yang solid antara kebijakan pusat dan daerah.***
Penulis: Heru
