JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal dan terkendala membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Purbaya mengungkapkan telah mendiskusikan perihal tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) 2024, senilai Rp 70 triliun yang belum disalurkan ke 413 pemerintah daerah (Pemda).
Dia menjelaskan berdasarkan aturan yang berlaku, penyaluran dana tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal masing-masing daerah.
Purbaya mengatakan pemerintah telah melaporkan kepada Presiden mengenai kondisi fiskal sejumlah daerah serta kesiapan anggaran yang dapat disalurkan sebagai tambahan DBH. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
"Jadi gini, DBH kan aturannya tergantung dengan kondisi fiskal daerah. Cuma untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan betul, kami sudah pernah diskusi sama Kemendagri, kami akan melapor ke Presiden," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Purbaya, keputusan Presiden diperkirakan akan diperoleh dalam waktu dekat.
"Mungkin nanti malam atau besok akan dapat keputusan dari Presiden. Bantuannya seperti apa," katanya.
Saat ditanya mengenai kepastian tambahan alokasi DBH pada pekan ini, Purbaya menegaskan pihaknya hanya menunggu persetujuan Presiden karena laporan telah disampaikan.
"Jadi, kita sudah hitung, kita sudah siap dana sekian. Boleh apa enggak disalurkan. Bagaimana pandangan Bapak Presiden, begitu," katanya.***
