PEKANBARU, AmiraRiau.com- Perwakilan petani dari Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir yang merasa dirugikan oleh PT. PT. Sinar Belilas Perkasa (SBP) saat ini telah berada di Jakarta. Andi Irawan, Ketua Aliansi Masyarakat Sungai Raya Untuk Keadilan (AMUK), bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat petani dari Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan transparan.
AMUK berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik, diharapkan konflik agraria ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat petani yang terdampak.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memperoleh dukungan publik,Aliansi Masyarakat Sungai Raya Untuk Keadilan (AMUK) melakukan roadshow ke beberapa stasiun televisi di Jakarta, antara lain: AnTV, Global TV, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans7, tvOne, TVRI dan Kompas TV.
Aliansi Masyarakat Sungai Raya Untuk Keadilan (AMUK) meminta bantuan kepada seluruh media, terutama stasiun televisi di Jakarta supaya mengawal kasus konflik agraria yang di hadapi oleh masyarakat Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir dengan PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) milik Dedi Handoko Alimin di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
“Kami meminta media untuk membantu mengawal kasus ini sehingga tercapainya keadilan bagi masyarakat Desa Sungai Raya Dan Sekip Hilir, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran publik dan memperoleh dukungan untuk menyelesaikan konflik agraria ini secara adil dan berkelanjutan,” kata Andi, Rabu (11/6/2026).
Tujuan dari roadshow ini adalah untuk memperoleh komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan konflik agraria ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Desa Sungai Raya dipenuhi. Kami berharap dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik, konflik agraria ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
Permintaan kepada Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik Lahan Sawit
Kami meminta Negara untuk hadir dan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik lahan sawit antara masyarakat dan PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) milik Dedi Handoko Alimin. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, khususnya:
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI
- Komnas HAM
Dalam rangka mendukung permintaan ini, masyarakat akan melakukan Aksi Cor Kaki Dengan Semen di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aksi ini akan berlangsung hingga DPR-RI melakukan beberapa hal, antara lain:
Dengan demikian, kami berharap pemerintah dapat memperhatikan dan menyelesaikan konflik lahan sawit ini secara adil dan berkelanjutan.
- Mengadakan dengar pendapat dan rapat kerja dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan konflik agraria antara masyarakat Desa Sungai Raya dan PT SBP. Dengan demikian, Komisi II DPR-RI dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai penyelesaian konflik agraria yang adil.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan pertanahan dan agraria untuk memastikan bahwa kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Sungai Raya dan PT SBP tidak memihak pada kepentingan tertentu dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, Komisi II DPR-RI dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga > Berkonflik dengan PT. SBP, Warga Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir Inhu Bentuk AMUK
Dengan peran ini, AMUK berharap bahwa Komisi II & Komisi III DPR-RI dapat membantu menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat Desa Sungai Raya dan PT SBP secara adil dan berkelanjutan guna memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, situasi di Desa Sungai Raya semakin tidak kondusif akibat konflik agraria antara masyarakat dan PT SBP. Dugaan adanya pihak-pihak yang menggunakan strategi "devide et impera" atau belah bambu semakin memperuncing ketegangan. Situasi semakin memanas ketika Dedi Handoko Alimin membuat laporan polisi terhadap Ketua DPRD Indragiri Hulu, SP Sinurat.***
