Sekdako Pekanbaru Pimpin Rapat Sistem Pengendalian Penduduk Menuju Indonesia Emas

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution memimpin rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Lima Pilar Kota Pekanbaru, dan Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) di Ruang Rapat lantai 4, Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Senin (12/8/2024). Indra Pomi memimpin rapat yang diikuti Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Muhammad Amin, serta beberapa pejabat lainnya. Ia menuturkan, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun grand design kependudukan yang akan berlangsung selama 25 tahun yang akan datang. Pemerintah kota juga harus mempunyai blue print berkaitan dengan pembangunan kependudukan tersebut "Setiap tahunnya kita punya blue print untuk berkaitan dengan pembangunan kependudukan dan mengembangkan SDM kita," ujar Indra Pomi usai memimpin rapat. Kemudian, ada lima Pilar kependudukan diantaranya Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan. "Kita ingin kontribusi lebih baik pada Indonesia Emas 2045 ada lima pilar nantinya," ulasnya. Ia menyebut, agar bonus demografi yang nantinya sangat menguntungkan Indonesia jangan sampai di sia siakan. Selain itu BKKBN menyampaikan di tahun 2045 Kota Pekanbaru dihuni 20 persen masyarakat lansia. "Tadi dari BKKBN disampaikan bahwa 2045 itu 20 persen masyarakat itu lansia, bagaimana supaya lansia itu tetap produktif dan secara sosial dihargai, maka perlu grand planning," terang Indra Pomi. Ia menambahkan, Blue print bisa menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan berdasarkan kondisi kependudukan. Sudah saatnya kependudukan jadi arus utama dalam pembuatan kebijakan demi mempersiapkan bonus demografi pada masa mendatang. Tiga hal penting untuk mendukung keberhasilan penyusunan dan pengimplementasian blue print kependudukan yaitu membangun komitmen kuat yang tertuang dalam regulasi. "Selain itu, harus ada dukungan riset kuat dalam bentuk riset jangka panjang dan berkelanjutan, statistik rutin yang tersedia datanya secara real time, dan keputusan sikap penggunaan satu data," pungkasnya.*** Penulis: MCP, Editor: Alseptri Ady