TPN Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan, Hasto: Tak akan Melonggarkan Semangat Juang

JAKARTA- Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku, mulai mendapat tekanan terhadap gerakan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu diungkapkannya di sela-sela acara Rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). "Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto di Jakarta, Sabtu. Dilansir dari Kompas.com, Hasto lantas mencontohkan beberapa tekanan yang diterima. Misalnya dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi. Bukan hanya itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron dan politikus PDI-P, Adian Napitupulu. "Jadi berbagai signal-signal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika politik digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, ini menumbuhkan jati diri yang makin kokoh," ucap dia. Hasto menyatakan, tekanan demi tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang Tim Ganjar dan Mahfud. Pihaknya akan tetap bergerak, terlebih ketika banyak masyarakat yang sudah memberikan dukungan. Adapun dukungan dari masyarakat itu, salah satunya menyediakan rumah-rumahnya untuk dipasangi baliho, ketika baliho Ganjar dan Mahfud dicopot di jalan-jalan. "Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar - Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini kan the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, pencopotan baliho maupun rontek terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terjadi di beberapa wilayah. Terbaru, Satpol PP Yogyakarta mencopot rontek atau baliho kecil bergambar Ganjar Pranowo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Dia ingin tahu alasan Satpol PP Kota Yogyakarta menggunakan Perda No.6/2022 tentang Reklame. Pasalnya, sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwal) No.75/203 tentang Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota yang terbit 8 November 2023. "Tidak boleh terjadi ketidakpastian hukum dalam perjalanan Pemilu 2024,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/11/2023). Sementara itu, Kepala Satpol PP Octo Noor Arafat menegaskan, bahwa pihaknya tidak tebang pilih dalam melakukan pencopotan rontek maupun baliho di Kota Yogyakarta. "Tidak ada tebang pilih. Kegiatan rutin, hanya mungkin momentumnya kan siang hari pas calon tersebut kunjungan ke Jogja atau gimana, saya enggak tahu," ucap Octo, saat dihubungi, Kamis (16/11/2023). Octo menuturkan, kegiatan pencopotan baliho maupun rontek dilakukan secara rutin. Hal ini untuk menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame.***