ROKAN HULU, AmiraRiau.com - Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar kegiatan sosialisasi program terbaru dari pemerintah pusat yakni Perlindungan Sosial (Perlinsos) di ruang rapat kantor Dinas Sosial Rohul, Rabu (18/11/2026).
Penjabat (Pj) Kepala Dinas Sosial Rohul, April, usai membuka acara secara resmi menjelaskan bahwa Perlinsos merupakan instrumen kebijakan nasional yang diturunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan fokus utama verifikasi serta validasi data bantuan sosial (bansos).
Fokus utama program tersebut mencakup pemutakhiran data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Melalui sistem Perlinsos ini, masyarakat diberikan ruang untuk mendaftarkan anggota keluarga, tetangga, maupun warga sekitar yang memenuhi kriteria sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan PKH.
"Dengan adanya Perlinsos ini kita bisa mendaftarkan keluarga, tetangga, atau warga yang membutuhkan sebagai calon penerima manfaat untuk BPNT dan PKH, di mana program ini menjadi basis data utama untuk tahun 2027 mendatang," kata April.
Lebih lanjut, April mengungkapkan bahwa meski program nasional ini bersiap diluncurkan secara resmi oleh pusat, jajaran Pemkab Rohul bergerak cepat menjadikannya kewajiban prioritas demi kesuksesan pendataan daerah.
Berdasarkan capaian saat ini, jumlah agen Perlinsos di Kabupaten Rokan Hulu telah menempati peringkat ketujuh dari total 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Ia menegaskan bahwa data yang di-entri dan divalidasi melalui sistem Perlinsos saat ini akan langsung terintegrasi menjadi basis data tunggal untuk penyaluran BPNT dan PKH tahun anggaran 2027.
Mengingat target dari pemerintah pusat agar seluruh data penerima BPNT dan PKH di Rokan Hulu tuntas terdata secara akurat sepanjang tahun 2026, pihak Dinsos menggesa keterlibatan aktif para camat, kepala desa, operator desa, kepala puskesmas, kepala posyandu, hingga pimpinan OPD beserta jajarannya.
"Makanya kita menggesa kepada para camat, kepala desa, operator desa, kepala puskesmas, kepala posyandu, kepala OPD beserta jajarannya untuk aktif mendaftar dan bergerak sebagai agen Perlinsos, baik sebagai agen aktif maupun pasif," pungkasnya.***
Penulis: Yus
Editor: Isman