Wamenkop RI Desak Pengelolaan Lahan Sawit Melalui Koperasi, Demi Kesejahteraan Petani

A

Alseptri Ady

Rabu, 18 November 2026 | 15:52 WIB

Wamenkop RI Desak Pengelolaan Lahan Sawit Melalui Koperasi, Demi Kesejahteraan Petani

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Penguatan kelembagaan koperasi dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan pengelolaan lahan perkebunan sawit berjalan lebih adil, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki posisi lebih kuat dalam mengelola aset, mengakses pembiayaan, hingga memperluas jaringan pemasaran hasil perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Faichah, saat menghadiri Seminar Nasional bertemakan Reforma Agraria Berbasis Koperasi bersama para petani sawit di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai wadah konsolidasi petani dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan perkebunan.

"Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir bersama dengan seluruh petani sawit dalam rangka penyelenggaraan Seminar Nasional bertemakan Reforma Agraria Berbasis Koperasi," ujar Wamenkop Farida.

Dijelaskan, pemerintah mendorong agar lahan yang telah dimiliki petani maupun lahan yang nantinya dialokasikan oleh Agrinas Palma dapat dikelola secara optimal. Satu di antara upaya yang dinilai penting adalah membangun kelembagaan koperasi sebagai wadah bersama bagi para petani.

"Melalui forum ini, kita mendorong agar lahan-lahan yang dimiliki oleh para petani maupun lahan yang nantinya akan dialokasikan oleh Agrinas Palma dapat dimaksimalkan dengan baik oleh para petani melalui pembentukan kelembagaan koperasi," jelasnya.

Diungkapkan, terdapat tiga poin utama yang mendasari pentingnya reforma agraria berbasis koperasi. Pertama, memastikan aset dan kepemilikan lahan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, khususnya petani sebagai pihak yang memiliki hak atas pengelolaan lahan tersebut.

Kedua, koperasi dapat mendorong pengelolaan usaha tani menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dengan kelembagaan yang kuat, aktivitas usaha perkebunan diharapkan memiliki tata kelola yang lebih baik serta memberikan kepastian dalam pengelolaan usaha bersama.

Ketiga, keberadaan koperasi dinilai dapat mempermudah petani memperoleh akses pembiayaan dari perbankan sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha perkebunan rakyat.

"Ketiga hal-hal inilah yang sedang terus kita kuatkan. Dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi, masyarakat memiliki ruang yang kuat untuk berkonsolidasi dalam menghadapi tantangan akses pembiayaan dan pasar yang selama ini masih menjadi permasalahan dominan bagi petani serta koperasi sawit," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkonsolidasi. Dengan demikian, petani tidak hanya bergerak secara individual, tetapi memiliki kekuatan kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan usaha perkebunan.

Menurutnya, persoalan akses pembiayaan dan pemasaran masih menjadi tantangan dominan yang dihadapi petani maupun koperasi sawit. Karena itu, penguatan koperasi diharapkan mampu menjadi solusi untuk mempertemukan kebutuhan petani dengan dukungan lembaga keuangan serta akses pasar yang lebih luas.

Wamenkop Farida berharap, Seminar Nasional Reforma Agraria Berbasis Koperasi tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan langkah konkret bagi penguatan ekonomi petani sawit. Pengelolaan lahan yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga diskusi dalam forum ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata, baik bagi lahan itu sendiri maupun bagi kesejahteraan para petani sebagai pemilik lahan," pungkasnya.***

Editor: Alseptri Ady

Sumber: MCR