Akibat Pilkada, Angka Perceraian di Riau Meningkat, Ketua Pengadilan Agama: Suami Istri Bertengkar Karena Beda Pilihan

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Potensi konflik politik sering kali dimulai dari perdebatan kecil di lingkungan keluarga. Tak bisa dimungkiri, kerap masalah ini menjadi faktor yang memicu keretakan rumah tangga. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Pekanbaru, Dr H Zulkifli Yus mengatakan ada beberapa kasus perceraian ditangani pasca Pemilu 2024. "Ya begini, di dalam Pemilu maupun Pilkada memang sering terjadi gesekan-gesekan di dalam keluarga. Bahkan antara suami dan istri saja bertengkar, diakibatkan oleh bedanya pilihan masing-masing. Sehingga itu berimbas terhadap perseteruan antarkeluarga," katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (15/11/2024). "Hal kerawanan yang berimbas datang ke Pengadilan Agama ini memang ada. Bahkan kami ada menerima juga keretakan rumah tangga diakibatkan oleh Pemilu kemarin," lanjutnya. Dijelaskan, perselisihan bisa terjadi mulai dari saat pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Menurutnya, tentu saja hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang seperti ini perlu dilakukan pendekatan keagamaan. "Oleh karena kita perlu mengantisipasinya, sebab pengadilan agama itu salah satu fungsinya juga menjaga keutuhan keluarga. Nah, di sinilah peran kita mengajak dari para tokoh adat, tokoh agama dan pejabat-pejabat untuk menjaga gesekan tersebut," jelasnya. Diterangkan, masyarakat Riau sangat perlu untuk menciptakan suasana harmonis di lingkungkan keluarga, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Ia menekankan bahwa keluarga adalah pilar utama dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat. “Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai hal ini menjadi penyebab konflik di dalam keluarga. Sebaliknya, keluarga harus menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan saling menghormati, meskipun ada perbedaan pandangan,” ujarnya. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung nilai-nilai toleransi dan menghormati kebebasan berpendapat, khususnya dalam lingkup keluarga. Lebih lanjut, diharapkan seluruh masyarakat dapat bersikap lebih bijak hingga berakhirnya masa pemilihan kepala daerah. "Saya harap masyarakat kita punya landasan budaya, landasan sosial, dan landasan keagamaan yang bagus. Dengan begitu, dapat dipotensikan untuk meredamkan konflik antarkeluarga," pungkasnya.*** Penulis: MCR, Editor: Alseptri Ady