BENGKALIS, AmiraRiau.com- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam mengendalikan angka kemiskinan dan meningkatkan mutu pelayanan publik menarik perhatian parlemen luar provinsi. Rombongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), resmi menggelar kunjungan kerja dan studi tiru legislatif di Negeri Junjungan, Kamis (25/6/2026).
Fokus peninjauan taktis ini dipusatkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis guna membedah sistem regulasi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Delegasi parlemen tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, serta didampingi oleh Sekretaris Komisi I, Darmenfra, beserta sejumlah anggota komisi meliputi Martin Lesmana, Joko Wasilo, dan Arsiantee.
"Kami mengamati adanya akselerasi progresif yang dicapai oleh Pemkab Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangan kami secara langsung ini bertujuan untuk menggali informasi, bertukar pikiran, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik sektor pengamanan sosial untuk segera diimplementasikan di Kabupaten Karimun," urai Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra.
Kedatangan para legislator dari Kepulauan Riau ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis beserta jajaran kepala bidang Dinas Sosial. Pemerintah daerah memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang berhasil dikunci sepanjang tahun anggaran berjalan.
Dalam sesi pemaparan teknis, Wakil Bupati Bengkalis membeberkan rekam jejak prestasi regional yang baru saja diraih, di antaranya Bengkalis sukses mengamankan peringkat Juara III nasional untuk kategori penurunan kemiskinan dan intervensi stunting pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Palembang, 25 April lalu.
Selanjutnya, meraih predikat terbaik pertama dalam penilaian pemantauan serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat regional serta menekankan bahwa transfer pengetahuan antarwilayah kepulauan sangat mendesak dilakukan guna mempercepat eliminasi kantong kemiskinan terisolasi.
Diskusi interaktif yang berlangsung di aula pertemuan dinas tersebut dilanjutkan dengan pembedahan teknis mengenai sistem validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran tanpa tumpang tindih.
Melalui studi komparasi legislatif ini, Dinsos Bengkalis berkomitmen membuka ruang asistensi lanjutan bagi jajaran Pemkab Karimun. Langkah kemitraan antarwilayah rumpun Melayu ini diharapkan mampu melahirkan inovasi pelayanan baru yang adaptif, bersih dari penyimpangan, serta berorientasi penuh pada peningkatan taraf hidup masyarakat di kedua kabupaten.(Inf)***
Penulis: IND
