Johny Mundung Nilai Konsesi PT RAPP Layak Ditutup

I

Isman

Jumat, 20 November 2026 | 22:23 WIB

Johny Mundung Nilai Konsesi PT RAPP Layak Ditutup
Aktivis lingkungan Riau, Johny Mundung. (Foto: Ist)

PEKANBARU, AmiraRiau.com - Aktivis lingkungan Riau, Johny Mundung, menyambut positif kabar langkah pemerintah yang dikabarkan mencabut izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau.

Dalam keterangannya kepada redaksi pada Jumat (20/11/2026), Johny Mundung menyatakan bahwa para aktivis lingkungan telah menyuarakan kritik terhadap dampak tanaman monokultur akasia dan eukaliptus di Riau selama lebih dari 28 tahun.

Ia menilai kabar pencabutan izin tersebut menjadi momentum yang menggembirakan bagi masyarakat adat di Riau karena membuka peluang kembalinya lahan-lahan yang selama ini dipersoalkan dalam konflik tenurial.

Johny Mundung juga mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan tegas terhadap perusahaan kehutanan berskala besar di Riau.

"Ini saat yang menggembirakan di mana kemungkinan besar masyarakat adat di Riau ini akan menikmati kembalinya lahan mereka yang selama ini dirampas, dan langkah Presiden Prabowo harus kami apresiasi karena berani mencabut izin perusahaan besar," kata Johny Mundung.

Johny Mundung menilai persoalan paling mendasar terkait pelanggaran hak masyarakat terletak pada dugaan penyerobotan tanah ulayat masyarakat adat di wilayah konsesi perusahaan kehutanan beserta anak perusahaannya.

Selain konflik lahan, ia juga menyoroti kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebutnya kembali terjadi pada tahun ini di dalam areal konsesi dan dinilai berulang selama 20 tahun berturut-turut di lokasi yang sama, termasuk di wilayah konsesi PT RAPP maupun Arara Abadi.

Menurutnya, masyarakat adat dan warga di Riau telah lama merasakan dampak ekologis berupa bencana banjir serta karhutla selama puluhan tahun sehingga penutupan izin konsesi dinilai sebagai langkah yang tepat untuk pemulihan hak rakyat dan lingkungan.

Sementara itu, dalam pernyataan resminya pada hari yang sama, manajemen PT RAPP menegaskan menghormati kewenangan pemerintah, masih menunggu pemberitahuan serta penjelasan resmi sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai, sekaligus menyatakan telah menjalankan konservasi hampir setengah juta hektare hutan dan Program Desa Bebas Api di lebih dari 40 desa.***

Penulis: TPN
Editor: Isman