BANGKINANG, AmiraRiau.com- Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Ristanto, yang menyebut dirinya tidak mengetahui pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Kampar senilai Rp1,8 miliar, dinilai kontradiktif dan tidak mencerminkan tanggung jawab pimpinan komisi.
Faktanya, Sekretariat Daerah (Setda) merupakan mitra kerja Komisi I DPRD Kampar. Setiap pembahasan anggaran yang melibatkan Setda secara otomatis menjadi bagian dari ruang kerja dan pengawasan komisi tersebut. Artinya, Ristanto semestinya sudah mengetahui dan turut membahas pengadaan kendaraan dinas itu sejak tahap awal pembahasan APBD 2024.
Yudi Bule, Pengamat Politik Kampar sekaligus Inisiator Kepucuk Riau, menilai sikap Ristanto justru menyesatkan publik dan menciptakan kegaduhan internal.
“Komisi I bermitra langsung dengan Setda, jadi tidak mungkin Ketua Komisi I tidak tahu. Semua komisi mendapat dokumen lengkap RAPBD. Kalau sekarang mengaku tidak tahu, itu pernyataan yang menyesatkan,” ujar Yudi, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, jika penganggaran itu dilakukan saat Ristanto menjabat, maka ia secara otomatis ikut bertanggung jawab. “Tidak etis kalau setelah viral di publik justru berpura-pura tidak tahu. Itu melemahkan kredibilitas DPRD Kampar secara kelembagaan,” tegasnya.
Sikap Ristanto ini diperkuat oleh klarifikasi dari eksekutif. Kepala Bagian Umum Setdakab Kampar, Yogi R. Yudistira, sebelumnya menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Bupati sudah melalui mekanisme resmi sejak 2024 dan dibahas bersama DPRD.
“Ini bukan pengadaan mendadak. Prosesnya dibahas dan disetujui pada tahun 2024. Kendaraan itu disiapkan untuk jabatan Bupati, bukan untuk orangnya,” jelas Yogi.
Publik berharap, sebagai ketua komisi yang membidangi tata kelola pemerintahan, Ristanto seharusnya menjadi sosok yang menenangkan dan menjelaskan duduk persoalan secara objektif, bukan memperkeruh situasi.***
Penulis: Ali Akbar/Rls
